TEMPO.CO, Malang - Ratusan warga Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang berunjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu, 4 Maret 2015. Mereka menuntut agar proyek eksplorasi air Sumberpitu di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, dihentikan.

Warga sempat bersitegang dengan polisi karena dihalangi masuk ke gedung Dewan. Koordinator Forum Penyelamat Sumberpitu Zulham Mubarok berkeras masuk karena mendapat undangan mengikuti rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan, Balai Besar Sungai Brantas, dan Perhutani. "Kami diundang, kenapa tidak boleh masuk?" kata Zulham.

Setelah bernegosiasi, akhirnya disepakati 30 warga boleh memasuki ruang rapat paripurna. Wakil Ketua Komisi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Perundang-undangan Zia Ulhaq mengatakan dengar pendapat itu diadakan karena Dewan masih mendengar sepihak soal polemik proyek Sumberpitu. "Sekarang kesempatan kami berikan kepada masyarakat yang memprotes proyek itu," kata Zia.

Diberi kesempatan bicara, Zulham mengatakan bahwa warga sebelas desa di dua kecamatan yang menolak proyek Sumberpitu masih mempersoalkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Sebab, proyek dikerjakan dulu, tapi perizinan diurus belakangan.

Sebelumnya, warga yang mayoritas petani itu khawatir kesulitan air untuk 1.100 hektare lahan pertanian mereka bila sumber air bersih Sumberpitu dikelola PDAM dan dijual kepada warga Kota Malang. Saat ini pembangunan fisik berupa pemasangan jaringan pipa dan tendon air sudah selesai, tapi air belum diambil. Protes warga diekspresikan dengan menggelar unjuk rasa di depan kantor PDAM Unit Tumpang dan menyegel tandon air milik PDAM di Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Rabu, 28 Januari 2015.

Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang Samsul Hadi mengajak warga untuk bersama-sama menghitung debit air Sumberpitu yang akan dimanfaatkan oleh PDAM. Ia mengingatkan warga untuk tidak asal main klaim.

Penghitungan debit air juga akan disertai dengan pembuktian bersama tentang gangguan suplai air ke 1.100 hektare lahan pertanian yang diresahkan warga. Berdasarkan hasil penghitungan oleh PDAM pada 8 Januari lalu di enam titik, data debit air masih 1.567 liter per detik sehingga terdapat kelebihan yang bisa dimanfaatkan petani sebesar 300 liter per detik.

Menurut Samsul, mustahil menghentikan proyek tersebut karena jaringan pipa besar sudah 90 persen terpasang. Tandon juga telah terbangun. Proyek tersebut dikerjakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 95 miliar.

Pengerjaannya secara multiyears dilakukan PT Wijaya Karya. Sedangkan PDAM hanya sebagai pemohon agar nantinya proyek tandon air diserahkan kepada PDAM untuk dikelola. "Salah alamat kalau terus mendemo kami," ujar Samsul.

ABDI PURMONO