TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim penyidik Markas Besar Polri menolak menindaklanjuti pengaduan 11 orang aktivis Gerakan Pembaharuan, faksi di PDI Perjuangan. Penyidik tidak menemukan tindak pidana pencemaran nama baik oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Pramono Anung, sebagaimana dituduhkan para aktivis.Juru Bicara Mabes Polri Irjen Aryanto Budihardjo mengatakan, polisi memeriksa 12 saksi, termasuk tiga saksi ahli di bidang tata bahasa, hukum acara pidana, dan tata negara. Dari pemeriksaan tersebut, kata dia, penyidik menyimpulkan bahwa laporan pengaduan tersebut tidak masuk dalam hukum acara pidana. "Segera akan dilakukan penghentian penyidikan terhadap pengaduan Roy B.B. Janis dan kawan-kawan," kata Aryanto kepada wartawan, Selasa (2/8), di Jakarta. Aryanto menyarankan kepada 11 aktivis Gerakan Pembaharuan untuk membawa kasus ini ke hukum perdata. Menurut Aryanto, dalam kesaksian ahli hukum tata negara, masalah internal di PDIP harus diselesaikan dalam forum kongres internal partai. Pada 16 Mei 2005, 11 aktivis Gerakan Pembaharuan PDIP melaporkan Megawati dan Pramono ke Mabes Polri. Mereka berdua dituduh telah melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan dengan memecat mereka dari PDIP. Erwin Dariyanto