Di Rapim TNI-Polri, Budi Gunawan Pilih Menyingkir dari Jokowi

Reporter

Selasa, 3 Maret 2015 13:46 WIB

Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Budi Gunawan tak terlihat ketika Presiden Joko Widodo meninggalkan lokasi Rapat Pimpinan TNI-Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).

Padahal Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto mengklaim Budi hadir dalam rapim." Kalau dari undangan disebut hadir, "ujar Rikwanto di STIK, Selasa, 3 Maret 2015.

Pengamatan Tempo, Presiden Jokowi meninggalkan lokasi Rapim TNI-Polri sekitar pukul 10.30. Ia pergi seusai foto bersama para jenderal TNI dan Polri di depan lapangan STIK. Dalam sesi foto itu pun, Budi Gunawan tak ada di barisan polisi bintang tiga.

Meski tak ada Budi Gunawan, Jokowi tak mempertanyakan dan membahas hal tersebut. Presiden Jokowi memilih diam dan meninggalkan lokasi rapim setelah tanya-jawab singkat dengan awak media.

Kepala Lemdikpol Budi Gunawan menjadi pusat perhatian dalam kasus rekening gendut perwira kepolisian dan dugaan suap ketika dia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier beberapa tahun lalu. Oleh KPK, ia ditetapkan tersangka ketika dicalonkan sebagai Kapolri.

Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka terjadi beberapa hari setelah Presiden Jokowi mengirimkan surat pencalonan mantan Kapolda Bali itu ke DPR. Melalui proses singkat, Budi Gunawan lolos dalam uji kelayakan yang digelar di Komisi hukum DPR, dan disetujui dalam paripurna DPR. Namun ia batal dilantik.

Budi melawan dengan mempraperadilankan penetapan tersangkanya. Praperadilan memenangkannya. Namun Presiden Joko Widodo mencopot status calon Kapolri darinya dan memberikannya kepada pelaksana tugas Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

Saat ini, proses hukum dugaan korupsi oleh Budi Gunawan masih berjalan. KPK menyerahkan berkasnya kepada Kejaksaan Agung. Ia pun disebut masuk bursa calon Wakapolri.

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

17 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

19 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya