Wapres Jusuf Kalla (kanan) bersiap memberikan keterangan pers dengan disaksikan Presiden Joko Widodo (tengah) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 20 Februari 2015. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai permasalahan yang menimpa pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hanyalah problem perorangan. "Hanya, lalu ada yang memasukkan emosi politik ke dalam," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Selasa, 3 Maret 2015.
Kalla membantah anggapan bahwa demonstrasi yang dilakukan pegawai Komisi dan kriminalisasi terhadap pimpinan bakal membuat komisi antirasuah itu tamat. Dia meminta semua pihak, termasuk ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang berunjuk rasa hari ini, menghormati proses hukum.
Menurut dia, pelimpahan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan sesuai dengan hasil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Ya, kita harus mengoreksi diri juga," kata Kalla.
Sebanyak 500 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berunjuk rasa di depan gedung Komisi, Selasa pagi ini. Mereka menolak sikap pimpinan KPK yang melimpahkan pengusutan kasus dugaan rekening gendut Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Para pegawai itu terdiri atas penyidik, penyelidik, serta staf KPK. "Pernyataan sikap kami sudah jelas, menolak keputusan pimpinan KPK," kata Nanang Syam, pegawai KPK yang jadi orator aksi.
Unjuk rasa para pegawai KPK ini dimulai sekitar pukul 09.00. Mereka secara bergantian berorasi. Pelaksana tugas Ketua KPK Taufiequrrahman Ruqi dan Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji ikut hadir di tengah para pengunjuk rasa.
