TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjajaki kerja sama dengan sekolah menengah kejuruan. Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan tujuan kolaborasi antara lembaganya dan SMK berbasis pesantren adalah merealisasikan komitmen Presiden Joko Widodo pada 2017 untuk memoratorium tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pembantu. Partisipasi alumnus SMK di pesantren, ujar Nusron, meningkatkan pengiriman tenaga kerja terlatih ke luar negeri.
"Ini adalah peluang bagi alumnus SMK untuk mengisi pasar TKI skil di luar negeri," kata Nusron di Pondok Pesantren Al-Ittifaaq, Ciweday, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 1 Maret 2015.
Nusron menampik anggapan bahwa moratorium pembantu ke luar negeri dianggap menutup kesempatan warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak. "Pemerintah justru ingin mencarikan akses pekerjaan di luar negeri yang lebih layak dan penghasilan tinggi," ujarnya.
Saat ini, menurut Nusron, masih ada jutaan TKI yang hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang hanya masuk kualifikasi sebagai pembantu di luar negeri. Terhadap mereka, kata Nusron, pemerintah akan meningkatkan keterampilannya dengan memberikan pelatihan memakai kurikulum ajar SMK. Jika berhasil, ujar Nusron, citra TKI di luar negeri bisa berubah.
Nusron mengkategorikan, lulusan SMK ada tiga jenis. Pertama, mereka yang didedikasikan untuk usaha mandiri. Kedua, mereka yang ditampung di industri dalam negeri. "Ketiga, daripada ada yang menganggur, kami promosikan mereka bekerja ke luar negeri dan mengisi pasar TKI skil," kata Nusron.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Berita terkait
PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?
3 hari lalu
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mempertanyakan alasan PDIP menggugat ke PTUN Jakarta. Tak berdampak pada legitimasi hasil pilpres.
Baca SelengkapnyaKata Gerindra Soal KIM Jika Ada Parpol Lain Gabung setelah Putusan MK
4 hari lalu
Gerindra menganggap partai yang baru bergabung setelah putusan MK sama pentingnya dengan anggota lama KIM.
Baca SelengkapnyaPemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya
9 hari lalu
Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.
Baca SelengkapnyaKata Nusron Wahid dan Airlangga Hartarto soal Jatah 5 Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo
39 hari lalu
Nusron Wahid dan Airlangga akhirnya buka suara terkait narasi jatah 5 menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo. Begini katanya.
Baca SelengkapnyaBeredar Bocoran Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, TKN: Spekulatif
20 Februari 2024
Ahmad Muzani mengatakan beredarnya informasi susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran hanya bersifat spekulatif.
Baca SelengkapnyaDepartemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
19 Februari 2024
Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.
Baca SelengkapnyaMenang Versi Quick Count, TKN Prabowo-Gibran Tetap Minta Rekapitulasi Suara Dikawal Ketat
15 Februari 2024
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran menginstruksikan tim pemenangan untuk mengawal ketat rekapitulasi suara. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaTanggapi Komentar soal Jokowi Tak Bisa Kerja, Nusron Wahid: Ahok Kerjanya Ngomong
9 Februari 2024
Nusron mengatakan, ucapan itu tidak perlu dibahas lantaran menurut dia, sejak dulu Ahok sudah dikenal gemar berbicara di depan publik.
Baca SelengkapnyaNusron Wahid Bantah Bayar Massa untuk Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Gibran
9 Februari 2024
Nusron Wahid membantah kubu Prabowo-Gibran membuka pendaftaran peserta kampanye akbar dengan iming-iming bayaran dan makan siang.
Baca SelengkapnyaTKN Respons Survei Prabowo-Gibran 52,5 Persen: Hilal Sekali Putaran Sudah Tampak
8 Februari 2024
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid mengomentari hasil survei Populi Center yang menyebut Prabowo-Gibran sudah mencapai 52,5 Persen.
Baca Selengkapnya