Kasus Erwiana, Pemerintah Diminta Serius Perjuangkan TKI  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Sabtu, 28 Februari 2015 10:07 WIB

Pendukung TKW korban penyiksaan majikan, Erwiana Sulistyaningsih, mengikuti aksi menuntut perbaikan perlindungan bagi TKW di depan pengadilan di Hong Kong, 27 Februari 2015. REUTERS/Tyrone Siu

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah meminta pemerintah lebih terbuka dalam kaitan dengan kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Soalnya, Indonesia kini punya contoh bahwa majikan yang menganiaya TKI bisa dihukum.

Sebelumnya, majikan Erwiana Sulistyaningsih divonis 6 tahun penjara karena menyiksa Erwiana. "Ini bisa menjadi preseden yang baik. Kasus yang sama bisa didorong untuk mendapatkan keadilan," katanya saat dihubungi, Sabtu, 28 Februari 2015.

Menurut Anis, selama ini pemerintah tak terbuka dalam menangani kekerasan yang menimpa TKI. Biasanya, jika ada tenaga kerja yang mengalami kasus semacam ini, pemerintah lebih banyak meminta penyelesaian secara damai. Dalam kasus Erwiana pun awalnya Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia meminta TKI asal Magetan, Jawa Timur, itu berdamai.

Tenaga kerja yang mengalami kasus yang sama dengan Erwiana, kata dia, lebih baik bersuara. Menurut dia, meski banyak TKI yang mengalami penganiayaan, sebagian besar lebih memilih diam. Mereka diam karena merasa pemerintah tak memberikan dorongan. Selain itu, TKI korban penganiayaan, terutama yang perempuan, tak berani melaporkan peristiwa yang menimpanya.

Majikan Erwiana, Law Wan-tung, dihukum 6 tahun penjara. Hakim Amanda Woodcock mengatakan Law terbukti melakukan 18 dari 20 dakwaan yang diajukan jaksa.

Anis berharap vonis pengadilan ini membuat pemerintah dan TKI yang mengalami penyiksaan berani bersikap terbuka. Anis juga berharap majikan TKI akan berpikir ulang sebelum menyiksa tenaga kerjanya.

NUR ALFIYAH

Berita terkait

Nurul Huda Disiksa Majikan di Oman, Rentannya Pelanggaran HAM pada PMI di Timur Tengah

19 hari lalu

Nurul Huda Disiksa Majikan di Oman, Rentannya Pelanggaran HAM pada PMI di Timur Tengah

Nurul Huda menggugah perhatian publik. Video curhatnya tentang pengalaman disiksa oleh majikannya di Oman menjadi sorotan.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Migrant Watch dan Migrant CARE Soal Dugaan TPPO Berkedok Magang Mahasiswa

26 hari lalu

Beda Sikap Migrant Watch dan Migrant CARE Soal Dugaan TPPO Berkedok Magang Mahasiswa

Migrant Watch menilai kasus magang ke Jerman lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa ketimbang TPPO.

Baca Selengkapnya

Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

32 hari lalu

Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

Dengan iming-iming magang di Jerman, para pelaku melakukan TPPO dengan menjebak dalam program Ferienjob

Baca Selengkapnya

TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

33 hari lalu

TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

Kasus TPPO menyasar dunia pendidikan. Selain Ferienjob, kasus perdagangan orang sempat masuk ke sekolah (SMK) menggunakan modus lain.

Baca Selengkapnya

Migrant Care: PPLN Kuala Lumpur Tak Paham Aturan Pemilu, Hak Politik Ratusan Pekerja Migran Terabaikan

36 hari lalu

Migrant Care: PPLN Kuala Lumpur Tak Paham Aturan Pemilu, Hak Politik Ratusan Pekerja Migran Terabaikan

Migrant Care menyatakan PPLN Kuala Lumpur menunjukkan bobroknya penyelenggara pemilu dan tunduk pada keinginan parpol.

Baca Selengkapnya

Banyak Data Tidak Sesuai, Migrant Care Minta KPU Buka DPT PSU di Kuala Lumpur

47 hari lalu

Banyak Data Tidak Sesuai, Migrant Care Minta KPU Buka DPT PSU di Kuala Lumpur

Migrant Care menemukan hanya segelintir pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hadir saat pencoblosan ulang di Kuala Lumpur Malaysia

Baca Selengkapnya

PSU Kuala Lumpur Digelar Hari ini, Migrant Care Sebut Jumlah Pemilih Menciut

48 hari lalu

PSU Kuala Lumpur Digelar Hari ini, Migrant Care Sebut Jumlah Pemilih Menciut

Migrant Care menyoroti berkurangnya jumlah pemilih dalam pemungutan suara ulang yang akan digelar di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Cerita Awal Mula Migrant Care Mencium Adanya Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

57 hari lalu

Cerita Awal Mula Migrant Care Mencium Adanya Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

Migrant Care, mengungkap dugaan praktik jual beli surat suara pemilu di Malaysia. Surat suara pemilu itu dijual dari harga 25-50 Ringgit Malaysia

Baca Selengkapnya

Terungkap Modus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Ini Respons Bawaslu-KPU

27 Februari 2024

Terungkap Modus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Ini Respons Bawaslu-KPU

Migrant Care mengungkap modus dugaan jual beli surat suara di Malaysia. Harga per satu surat suara dihargai sekitar Rp 90 ribu-120 ribu.

Baca Selengkapnya

Migrant Care Sebut Belum Terungkap Pengirim 1.900 Surat Suara Tercoblos di Malaysia

26 Februari 2024

Migrant Care Sebut Belum Terungkap Pengirim 1.900 Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mempertanyakan sistem pemungutan suara menggunakan metode pos.

Baca Selengkapnya