Mantan Gubernur Maluku Utara Jadi Buronan Polisi  

Reporter

Sabtu, 28 Februari 2015 09:21 WIB

Mendagri Mardiyantomelantik Gubernur Maluku Utara, Thaib Armayin dan Wagub Gani Kasuba di DPRD Malut, di Halmahera Utara, (29/9). Foto: ANTARA/Abdul Fatah

TEMPO.CO, Ternate - Mantan Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn, masuk dalam daftar buronan polisi sebagai tersangka dugaan korupsi dana APBD 2004 Provinsi Maluku Utara. Thaib dimasukan dalam daftar pencarian orang lantaran tiga kali mangkir dari panggilan polisi untuk diperiksa sebagai tersangka.

Thaib ditetapkan sebagai tersangka sejak 2012. Ia disangka terlibat dalam penyalahgunaan dana belanja tak terduga APBD Maluku Utara Tahun Anggaran 2004, yang diduga merugikan negara Rp 6,9 miliar. Penetapan Thaib sebagai buron dilakukan Bareskrim Mabes Polri pekan lalu. Dalam telegram yang disampaikan ke seluruh polda di Indonesia, Bareskrim Polri meminta polda di seluruh Indonesia membantu mencari keberadaan Thaib. Menyikapi telegram ini, Polda Maluku Utara telah membentuk tim khusus.

Kapolda Maluku Utara Brigadir Jenderal Sobri Effendi Surya mengatakan anggota tim khusus ini terdiri atas 12 orang yang berasal dari satuan intelijen serta reserse kriminal. Perintah pemburuan Thaib telah disebar ke semua kepala kepolisian resor di Maluku Utara. "Tim khusus memperketat pengawasan di jalur masuk dan keluar di Maluku Utara," katanya, Sabtu, 28 Februari 2015.

Saat Tempo mengunjungi rumah Thaib di Jalan Hasan Esa, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, suasanya sepi. Adapun Abdulah Kahar, kuasa hukum Thaib Armaiyn, tak menjawab saat dihubungi. Pesan pendek yang dikirim Tempo belum direspons.

Thaib Armaiyn menjadi gubernur berpasangan dengan Abdul Ghani Kasuba pada 2008-2013. Pasangan ini disokong Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.


BUDHY NURGIANTO

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

12 November 2021

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

Pemprov Maluku meraih peringkat keenam dengan total nilai 76,58. Capaian tersebut meningkat dibanding 2020 sebelumnya yang masuk pada katagori " tidak informatif".

Baca Selengkapnya

Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

10 Mei 2019

Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

Jokowi memimpin Gubernur Maluku Utara Abdul Gani dan wakilnya Al Yasin membaca sumpah jabatan.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya