Politisi PPP, Djan Faridz (kanan) bersama Suryadharma Ali dalam Muktamar VIII PPP di Jakarta, 1 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan versi kubu Muhammad Romahurmuziy, Muhamad Luthfie Hakim, mengatakan pihaknya bakal melaporkan hakim Teguh Satya Bhakti ke Komisi Yudisial. Pasalnya, hakim Teguh menangis saat membacakan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
"Baru kali ini saya melihat hakim terang-terangan menunjukkan emosinya dalam persidangan," kata Luthfie di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2015. Luthfie mencurigai hakim Teguh menangis karena dalam posisi tertekan saat membuat putusan. "Ini jangan-jangan menunjukkan keberpihakannya. Kami patut mempertanyakan ini kepada Komisi Yudisial."
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan gugatan Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan kubu Suryadharma Ali. Putusan pengadilan ini, menurut kubu Romahurmuziy, diwarnai banyak kejanggalan. Salah satunya ihwal status Suryadharma Ali yang bukan lagi Ketua Umum PPP dalam persidangan itu.
"Karena itu, kami bakal mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta," kata kuasa hukum kubu Romi, Muhammad Luthfie Hakim, di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2015. "Secepatnya upaya banding akan kami masukkan begitu berkas-berkasnya lengkap."
Menurut Luthfie, sebagai tergugat intervensi, kubu Romi berhak mengajukan banding. Tergugat intervensi dalam persidangan itu yakni DPP PPP kubu Romi, Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat, dan 27 Dewan Pengurus Wilayah PPP. "Seluruh tergugat intervensi siap banding bersama-sama," katanya.
Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diketuai Teguh Satya Bhakti memutuskan menerima gugatan yang diajukan mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Suryadharma menggugat surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romi.
Hakim Teguh mengabulkan seluruh gugatan Suryadharma Ali dan membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014. Munculnya surat yang diteken oleh Menteri Yasonna Laoly ini merupakan buntut perseteruan internal di kedua kubu sejak pertengahan tahun lalu.
