TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menyampaikan permintaan khusus kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa, 24 Februari 2015. Muhammad meminta pemerintah mencarikan gedung baru yang lebih layak untuk kantor Bawaslu.

"Di tengah kebijakan Presiden yang ingin moratorium pembangunan gedung, kami meminta dipindahkan saja ke gedung yang lebih layak," kata Muhammad kepada Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Selasa, 24 Februari 2015.

Menurut Muhammad, gedung Bawaslu yang sekarang sudah tidak layak huni. Apalagi gedung itu merupakan milik Sekretariat Negara dan dipakai juga sebagai kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Muhammad menjelaskan, meski pemerintah tidak membangun gedung baru, Bawaslu bersedia pindah dan menempati gedung lain yang tidak dipakai.

Muhammad mengusulkan penggunaan gedung Pendidikan dan Pelatihan milik Kementerian Keuangan yang berada tepat di belakang gedung Bawaslu saat ini. "Kami melihat gedung itu kurang difungsikan, jadi kami berharap bisa memakainya."

Menurut Muhammad, Bawaslu juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada para gubernur agar menyediakan lahan kosong. Tujuannya, agar bisa dibangun kantor Panwaslu.

"Karena belum ada kantor Panwas di daerah mana pun," ujar Muhammad. "Padahal KPU daerah saja sudah ada kantornya."

Selain soal gedung, Muhammad juga meminta Jokowi menaikkan tunjangan kehormatan untuk para komisioner Bawaslu.

Muhammad menuturkan pertemuan dengan Jokowi tersebut untuk melaporkan evaluasi Pemilu 2014 dan persiapan pilkada serentak. Semua anggota Bawaslu dan Panwaslu hadir dalam pertemuan itu.

REZA ADITYA