Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman. TEMPO/Dwianto Wibowo
TEMPO.CO,Jakarta - Direktur Program Imparsial Al Araf menjagokan empat orang untuk menjadi kandidat Kepala Badan Intelijen Negara. Dia menganggap keempat orang itu mempunyai komitmen yang kuat dalam hal intelijen negara dan bersih dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
"Bersih dari pelanggaran HAM itu sangat penting," kata Al Araf dalam sebuah diskusi di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin, 23 Februari 2015.
Keempat orang itu adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo, Mayor Jenderal Purnawirawan Tubagus Hasanuddin, Andreas Pareira, dan Ikrar Nusa Bakti. Selain pro-HAM, Al Araf melanjutkan, keempat nama itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri.
Agus Widjojo, misalnya, Al Araf menilai pensiunan jenderal bintang tiga itu sebagai tentara yang humanis. Kemampuan intelijen dan sikap kritisnya terhadap dunia TNI menjadi modal kuat. Karena itu, Al Araf yakin Agus mampu mengubah BIN menjadi lembaga intelijen yang lebih sipil dan melayani negara. "Sebab, selama ini BIN cenderung militer dan melayani rezim pemerintah," katanya.
Al Araf juga menyebutkan Tubagus Hasanuddin pantas menjabat Kepala BIN. Alasannya, beberapa tahun belakangan Tubagus menjadi anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan rakyat. Tubagus dianggap paham seputar isu intelijen serta pertahanan. Al Araf juga memuji sikap kritis Tubagus terhadap TNI.
Sebagai contoh, kata Al Araf, Tubagus tetap menentang Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional meski fraksinya setuju. Hal serupa juga dilakukan Tubagus ketika Komisi Pertahanan membahas RUU Intelijen. "Dia tak setuju intelijen diberi wewenang menangkap orang," ujar Al Araf.
Sedangkan Andreas Pareira dan Ikrar Nusa Bakti dianggap Al Araf sebagai warga sipil yang memahami dunia intelijen dan pertahanan. Status sipil murni keduanya membuat Al Araf yakin mereka bisa membuat BIN lebih sipil dan menjunjung paham demokrasi.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga meminta Presiden Joko Widodo memilih calon Kepala BIN yang bersih dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia. "Seluruh pejabat negara harus bersih dari dugaan pelanggaran HAM, apalagi sampai terlibat," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Setara Institute Hendardi mengatakan ada tiga nama yang disebut-sebut bakal jadi calon Kepala BIN. Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurut Hendardi, ketiga nama itu jelas diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia.
