TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Setara Institute Hendardi mengatakan ada tiga nama yang disebut-sebut bakal jadi calon kepala BIN saat ini.
Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Fachrul Razi, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (purnawirawan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Menurut Hendardi, ketiga nama tersebut jelas diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia. Fachrul Razi, kata Hendardi, diduga terlibat kasus pelanggaran HAM era transisi pemerintahan Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie. "Begitu pula dengan Sjafrie Sjamsoeddin," kata Hendardi dalam diskusi di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin, 23 Februari 2015.
Hendardi juga menuduh As'ad Said Ali terlibat pelanggaran hak asasi manusia atas kasus pembunuhan Munir Said Thalib pada tahun 2004. Sejumlah bukti menunjukkan Munir meninggal akibat aksi intelijen BIN. As'ad yang ketika itu menjabat Wakil Ketua BIN, diduga terlibat.
"Kalau mereka benar-benar calon kepala BIN, pemerintah harus cari nama lain," kata Hendardi. "Libatkan masyarakat memilih, agar menemukan calon yang bersih."
Sedangkan Direktur Program Imparsial Al Araf meminta Presiden Joko Widodo bersikap bijak dalam memilih Kepala Badan Intelijen Nasional baru pengganti Letnan Jenderal (purnawirawan) Marciano Norman.
Al Araf mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak tersandera partai politik pendukung saat menetapkan kepala BIN baru. "Jangan sampai seperti pemilihan calon Kapolri kemarin, menimbulkan kontroversi yang melelahkan," kata Al Araf.
INDRA WIJAYA
Berita terkait
PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
6 jam lalu
PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya
7 jam lalu
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi
8 jam lalu
Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMarak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
20 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
1 hari lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
1 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
1 hari lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
1 hari lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaTerkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 hari lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Baca Selengkapnya