Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan juga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM, Jero Wacik menjawab pertanyyaan wartawan sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik di gedung Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Kamis 20 November 2014. Pemanggilan Jero Wacik kali ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 untuk Kementerian Energi di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dengan tersangka Sutan Bhatoegana. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata F. Armawi. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan Armawi diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 2008-2011.
"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JW (Jero Wacik)," kata Priharsa di kantornya, Senin, 23 Februari 2015. Selain Armawi, kata dia, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan Kepala Biro Keuangan Kementerian Pariwisata, Harmawi.
KPK menambahkan pasal sangkaan baru terhadap bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik pada 6 Februari 2015. Jero diduga menyalahgunakan wewenang saat Jero menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008-2011.
"Kerugian negara akibat perbuatan yang diduga dilakukan JW adalah sekitar Rp 7 miliar rupiah," kata Priharsa. Dia mengatakan Jero disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman maksimalnya 20 tahun penjara.
Menurut Priharsa, Jero diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang dengan mengambil kesempatan dari sarana yang melekat padanya. "Terkait dengan penggunaan anggaran," ujar Priharsa. Dia mengatakan salah satu dasar pengembangannya dari kasus sebelumnya serta ada tambahan informasi dari masyarakat.
Untuk sangkaan pertama, KPK menduga politikus Demokrat itu memeras dengan menghimpun dana operasional dari anggaran Kementerian Energi dan rekanan serta menggelar rapat fiktif sepanjang 2012-2013. Akibatnya, negara ditaksir rugi hingga Rp 9,9 miliar.
