Kubu Suryadharma Bakal Beri KPK Bahan Komite Etik Samad

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 23 Februari 2015 15:47 WIB

Suryadharma Ali menghadiri keterangan pers permohonan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK di Jakarta, 23 Februari 2015. Ia mengajukan praperadilan mengikuti jejak Komjen Pol Budi Gunawan yang menggugat penetapan tersangkanya. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, Johnson Panjaitan, mengatakan timnya akan memberi bahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggelar sidang komite etik Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad.

"Kami akan bantu soal etika, yang kami punya supaya segera diperiksa oleh pengawas internal KPK," kata Johnson dalam konferensi pers di restoran Sederhana, Kemang, Jakarta Selatan, 23 Februari 2015.

Menurut Johnson, Samad berupaya menukar penyidikan kasus Suryadharma dengan kursi wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

Johnson mendapat informasi itu dari tulisan yang beredar di media sosial berjudul Rumah Kaca Abraham Samad. "Suryadharma disebut sebagai target dan menjadi komoditi transaksi politik. Itu bukan gosip, faktanya ada," kata Johnson.

Suryadharma juga curiga dengan Samad. Sebab, dia dijadikan tersangka pada 22 Mei 2014, dua hari setelah Suryadhara mendampingi kandidat presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.

"Tanggal 20 Prabowo ke KPU, tanggal 22 bukan pencalonan lagi tapi seorang menteri agama yang notabene Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan pendukung Prabowo, dikenakan status tersangka," kata Johnson. Prabowo adalah satu-satunya kandidat presiden pesaing Jokowi pada pilpres 2014.

Suryadharma disangka KPK korupsi dalam penyelenggaraan haji ketika menjadi menteri. Penetapan tersangka itu, kini digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mekanisme praperadilan.

Belakangan KPK kalah di praperadilan atas penetapan tersangka calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

5 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

10 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

19 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

19 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

22 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

22 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya