Ternyata, Hubungan Presiden Jokowi dan Megawati Belum Normal

Reporter

Senin, 23 Februari 2015 06:54 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) makan bersama Ketua Umum PDIP, Megawati (kiri), dan sejumlah politikus di sebuah rumah makan di Solo, 14 Februari 2015. Makan siang itu dilakukan setelah pertemuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di rumah dinas Wali kota Surakarta. TEMPO/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO, Jakarta -Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri belum seperti sedia kala. "Masih ada hal-hal psikologis setelah kejadian itu," katannya kepada Hasto pada Tempo di Jakarta, Ahad, 22 Februari 2015.

Tapi, Hasto menegaskan bahwa ke depan pasti hubungan di antara keduanya akan kembali normal. "Keduanya adalah pemimpin, tidak mungkin mengutamakan kepentingan sendiri. Yang penting jangan sampai ada krisis kepemimpinan," katanya.

Hasto mengatakan, sejauh ini partainya belum akan mengajukan hak interpelasi. Tapi, “Sudah selayaknya pemerintah menjelaskan aspek legal konstitusional mengapa Presiden mengajukan calon kapolri baru. Sarananya belum tentu interpelasi. Bisa saja penjelasan langsung," katanya.

Hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi merenggang lagi setelah Presiden membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi kemudian mengusulkan calon Kapolri baru, yakni Komisaris Jenderal Badrodin Haiti yang kini menjabat Kapolri.

Relasi Megawati-Jokowi sempat sedikit cair ketika keduanya bertemu di di Loji Gandrung, Solo pada pertengahan Februari lalu. Saat itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella, Megawati tetap meminta agar keputusan soal Budi Gunawan sesuai konsituasi. "Kami sepakat untuk menunggu putusan praperadilan," katanya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 14 Februari 2015.

Megawati, kata Rio ketika itu, menegaskan kepada Jokowi agar konsisten dan tunduk kepada konstitusi yang berlaku. Dalam konteks kasus Budi Gunawan, ujarnya, Jokowi harus melantik Budi terlebih dulu. Bila batal melantik, Jokowi harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

Sebelumnya, juga pernah diungkap oleh Ketua Tim 9, Buya Syafii Maarif pada awal Februari lalu. Syafii yang pernah ditelepon Jokowi mengira telah ada komunikasi yang membaik antara Jokowi dan Megawati. "Saya kira cair setelah adik dan kakak itu ketemu, Mega kalau panggil Presiden kan adik Jokowi," katanya pada 4 Februari 2015.

Makanya, saat itu Syafii mengaku sempat bertanya ke Jokowi, "Pak Presiden, gimana sudah mencair?" Syafii melanjutkan, ternyata Jokowi menjawab, "Cair apanya, ini malah kacau. Tapi saya tidak akan melantik BG (Budi Gunawan).”

ANANDA TERESIA | TIM TEMPO

Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

5 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

7 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

7 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

19 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya