TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dapat melakukan revisi atas kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak, tarif listrik, dan tarif telepon dengan membatalkannya. Ini karena kebijakan ini telah menimbulkan kesulitan bagi rakyat banyak. Pemerintah bisa minta maaf dengan mengaakan kami salah melakukan kalkulasi kemampuan rakyat, kata salah satu ketua Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Andi Mallarangeng, di Hotel Indonesia, Jakarta Jumat (10/1). Menurut Andi, pemerintah sebenarnya memiliki akses yang luas untuk endapatkan informasi yang akurat atas akibat dari kebijakannya, terutama lewat media. Kecuali pemimpin tertinggi tidak cukup baca koran atau melihat televisi, ujar dia. Ketua Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Ryas Rasyid, menyoroti kinerja pemerintah yang dinilai sangat lemah. Pemerintah sekarang, lanjut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah ini, terlalu besar dan lamban dalam merespon kebutuhan masyarakat. Ia menilai pemerintah sengaja memilih awal 2003 sebagai waktu kenaikan harga secara serempak untuk menghindari munculnya kesan buruk menjelang pemilu jika dilakukan awal 2004. Ia juga menilai bahwa sejak merdeka, bangsa Indonesia belum pernah memiliki pemerintahan yang berpihak kepada rakyat banyak. Jika (orang yang memerintah) hanya mampu menaikkan harga dan menghapus subsidi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, kata dia. Ia melihat munculnya potensi kebencian masyarakat terhadap pemerintah jika kebijakan kenaikan harga tetap dipertahankan. Walaupun keduanya mengkritik kebijakan pemerintah soal kenaikan harga, namun mereka menilai pemerintah yang sekarang harus tetap dipertahankan. Kita harapkan pergantian pemerintah melalui pemilu. Jika dijatukan di tengah jalan, maka akan dianggap tidak fair oleh pendukungnya. Ini akan membuat mereka marah, kata dia. (Budi Riza-Tempo News Room)