Jadi Plt KPK, Ruki Diminta Tetap Sebagai Komisaris Utama BJB  

Reporter

Rabu, 18 Februari 2015 18:06 WIB

Taufiqurrahman Ruki. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tidak terkejut saat Taufiequrachman Ruki ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Tidak mengejutkan, saya sudah menyangka pasti dipake ini,” kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, di Bandung, Rabu, 18 Februari 2015.

Sejak dua bulan terakhir, Aher rajin berhubungan dengan Ruki. Sebab, sejak Desember 2014, Ruki ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Jabar Banten (BJB) menjadi Komisaris Utama. Menurut Aher, Ruki menjabat sebagai Komisaris Utama BJB selama empat tahun.

Aher masih berharap Ruki tidak melepas jabatannya sebagai Komisaris Utama BJB. “Kita ingin mempertahankan beliau di Bank BJB. Mekanismenya apakah bisa kalau sementara cuti dulu dari Komisaris Utama, semacam non-aktif sampai nanti setelah beres masa tugasnya di KPK, karena Plt itu kan bertugas sampai terbentuk susuan pimpinan baru,” kata dia.

Aher mengatakan, Ruki sebagai wakil pemegang saham di BJB diminta untuk menata bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah Jawa Barat. “Kita minta beliau mempimpin penataan dengan membimbing Dirut yang ada. Komisaris kan mewakili pemegang saham,” kata dia.

Menurut Aher, dua bulan terakhir Ruki sedang gencarnya menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak untuk menata BJB. “Dulu yang namanya komisari itu paling rapat dua kali seminggu, Rabu dan Jumat. Kemarin sedang gencar-gencarnya rapat terus,” kata Aher.

Aher mengaku berharap banyak dengan kehadiran Ruki di BJB untuk membenahi bank tersebut. Dia masih ingat saat Ruki ditetapkan jadi Komisaris Utama BJB, saham bank itu langsung meroket. “Ketika kita RUPS Luar Biasa, kemudian Pak Ruki masuk, dan susunan pengurus sudah lengkap, saham BJB naik 110 poin langsung sehari,” kata Aher.

Presiden Joko Widodo menunjuk Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi sebagai pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK. Langkah tersebut dilakukan Jokowi karena saat ini, dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi tersangka di Kepolisian. Sedangkan satu pimpinan mengalami kekosongan sejak Busyro Moqoddas selesai masa jabatannya setahun lalu.

AHMAD FIKRI

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya