Ini Profil 3 Pimpinan Baru KPK yang Ditunjuk Jokowi

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Rabu, 18 Februari 2015 15:39 WIB

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi melakukan jumpa pers tentang penetapan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji, di kantornya, Jakarta, Kamis (22/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan pemberhentian dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sebagai gantinya, Jokowi akan menerbitkan Keputusan Presiden soal pengangkatan tiga anggota sementara pimpinan KPK, yaitu Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi. Siapakah mereka?

1. Taufiequrachman Ruki.
Ia adalah mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pertama. Dia menjabat sejak 2003 - 2007. Dia juga pernah menjadi anggota DPR RI:

1992-1997: Komisi III
1997-1999: Komisi VII, anggota MPR RI, dan anggota tim asistensi BP-MPR RI
1999-2000: wakil ketua fraksi TNI Polri (Korbid Kesra)
1999-2001: Anggota MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR
2000-2001: Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII. Ia juga Pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI.

Dia juga adalah mantan polisi dengan masa jabatan sebagai berikut:
1974-1975: Kapolsek Kelari Polres Karawang
1975-1979: Kepala subseksi Kejahatan Poltabes Bandung
1979-1981: Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja
1981-1982: Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang
1982-1984: Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan
1984-1985: Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri
1985-1986: Perwira Staf Pusat Komando
1986-1987: Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
1987-1989: Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
1989-1991: Kepala Kepolisian Resort Cianjur
1991- 1992: Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya
1992: Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar
1992-1997: Kepala Kepolisian Wilayah Malang.

2. Indriyanto Seno Adji.
2004: dikukuhkan sebagai Guru besar hukum pidana oleh Universitas Krisna Dwipayana. Saat ini menjabat sebagai guru besar hukum pidana Universitas Indonesia.

3. Johan Budi Sapto Prabowo.
1998-2003: Wartawan Tempo
2003-2006: Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK
2006: Juru bicara KPK
2008-2009: Direktur Pendidikan dan Pelayanan masyarakat KPK sekaligus Juru Bicara KPK
2009-2014: Kepala Biro Humas KPK
2014-2015: Deputi Pencegahan KPK
2015: Pimpinan sementara KPK

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Berita terkait

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

5 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

7 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

8 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

9 jam lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

17 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

19 jam lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

20 jam lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

20 jam lalu

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

20 jam lalu

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya