TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengatakan akan menunggu putusan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebelum merumuskan rekomendasi baru untuk Presiden Joko Widodo. "Rencananya, Selasa kami akan rapat," kata Jimly yang dihubungi pada Ahad, 15 Februari 2015.
Menurut Jimly, Tim 9 belum memberikan rekomendasi baru sejak tiga pekan lalu. Sejak itu pula, tim ini tak pernah lagi berkomunikasi dengan Jokowi. "Kami, kan, hanya salah satu pemberi masukan, Presiden juga bisa mendengarkan masukan dari pihak lain," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Dari semua masukan, kata Jimly, Presiden tentu telah mengetahui sisi baik dan buruk tiap keputusan yang akan diambilnya terkait dengan nasib Budi Gunawan. Apa pun yang dipilih Jokowi, Jimly mengimbau agar keputusan itu dihormati.
Jimly hanya mengingatkan agar Jokowi tak telat lagi mengambil keputusan. Sebelumnya, kata Jimly, Presiden telat mengambil langkah sehingga muncul persoalan baru seperti teror terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tim 9 dibentuk Jokowi untuk memberikan masukan atas kisruh yang sedang terjadi antara KPK dan Polri. Awalnya, Jokowi mendapuk tujuh orang sebagai tim. Belakangan, jumlah mereka bertambah dua, yakni mantan Kapolri Jenderal Sutanto dan sosiolog Imam B. Prasodjo.
Mereka yang masuk dalam tim adalah mantan Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua KPK Erri Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan, dan mantan Ketua Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Berita terkait
AIC Tunjuk 6 Dewan Penasehat dari Rektor hingga Dirjen Dikti Kemendikbud
16 Desember 2022
Australia-Indonesia Centre (AIC) menunjuk enam dewan penasehat dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaPPP: Resmi Jadi Ketum, Suharso Monoarfa Mundur dari Wantimpres
20 Maret 2019
Sekjen PPP Arsul Sani menyebut Suharso Monoarfa akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Wantimpres setelah resmi jadi Plt Ketum PPP.
Baca SelengkapnyaSetyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik
10 Oktober 2018
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengimbau agar polemik yang terjadi antara Polri dan KPK tak diperpanjang.
Baca SelengkapnyaKapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda
29 Desember 2017
Rencana Kapolri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi akan dilanjutkan setelah perseteruan KPK dengan DPR mereda.
Baca SelengkapnyaDitanya Soal Cicak vs Buaya Jilid 4, Jubir KPK: Fokus Masing-Masing Saja
10 November 2017
Menurut Febri dalam tugas KPK menangani kasus-kasus besar, ada kemungkinan terganggu dengan berbagai hal baik isu hukum maupun non hukum.
Baca SelengkapnyaSPDP Pimpinan KPK, Direktur LBH: Indikasi Cicak Vs Buaya Jilid 4
10 November 2017
Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan terbitnya SPD dua pimpinan KPK merupakan adanya indikasi Cicak versus Buaya jilid 4.
Baca SelengkapnyaSPDP Bos KPK Akan Picu Cicak vs Buaya 4: Kapolri Tito Menjawab
9 November 2017
Tito Karnavian menyampaikan komitmen tidak ingin membuat gaduh antara Polri dan KPK.
Baca SelengkapnyaPolri Minta Rencana Pendirian Densus Antikorupsi Tak Jadi Polemik
26 September 2017
Menurut Syafruddin, keberadaan Densus Antikorupsi akan menopang kinerja KPK, sebab fokus KPK adalah memicu pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaAnggota Wantimpres Minta Acara Terkait 1965 Tak Digelar Dulu
18 September 2017
Anggota Wantimpres, Sidharto Danusubroto, meminta segala kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa 1965 tidak digelar dulu atau dikurangi.
Baca SelengkapnyaAktivis Anti Korupsi Usul Direktur Penyidikan KPK Dicopot
30 Agustus 2017
Aktivis mencatat tiga pelanggaran yang dilakukan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.
Baca Selengkapnya