Soal Budi Gunawan, Mega Kecewa Berkali-kali

Reporter

Editor

Anton William

Minggu, 15 Februari 2015 06:39 WIB

Ketum PDIP, Megawati memasuki mobilnya usai bertemu dengan Presiden Jokowi dan sejumlah politikus lainnya di rumah dinas Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, 14 Februari 2015. Acara dilanjutkan dengan makan siang di Soto Gading. TEMPO/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO , Jakarta:- Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak mengungkapkan isi hatinya ihwal keraguan Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

"Soal kecewa dan senang, tentu Bu Mega sudah mengalami berkali-kali," kata dia saat ditanya apakah Mega kecewa dengan sikap Jokowi, Sabtu, 14 Februari 2015. "Bu Mega tidak bilang kecewa atau tidak, beliau tahu persis bagaimana konstitusi bisa berjalan."

Menurut Rio yang mengikuti pertemuan Jokowi dan Koalisi Indonesia Hebat, Megawati meminta Presiden Joko Widodo konsisten dan tunduk pada konstitusi. Pesan tersebut disampaikan saat pembahasan nasib Budi Gunawan di Loji Gandrung, Solo, antara Jokowi dan petinggi Koalisi Indonesia Hebat.

Megawati dan para petinggi partai penyokong Jokowi-Jusuf Kalla berkumpul di rumah dinas Wali Kota Surakarta atau Loji Gandrung. Di antaranya adalah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding.

Pertemuan tersebut membahas, nasib Budi Gunawan, sidang praperadilan, serta kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Para peserta pertemuan bersepakat menunggu putusan praperadilan untuk menentukan nasib Budi Gunawan. Putusan praperadilan sendiri akan dibacakan Senin nanti.

"Soal dilantik atau tidak, ya nanti setelah praperadilan selesai," ujar Rio.

Megawati, kata Rio, tidak secara tegas mendorong Jokowi untuk melantik Budi. Hanya saja, Mega menekankan kepada Jokowi untuk tunduk pada konstitusi. "Sekarang konstusinya seperti apa?".

DEWI SUCI RAHAYU

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

9 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

10 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

16 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya