TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi menilai Presiden Joko Widodo sedang menjaga kepercayaan berbagai pihak dalam memutuskan menarik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri setelah hasil sidang praperadilan. "Rekomendasinya lebih besar dan urusan trust," ujar Kristiadi saat dihubungi, Sabtu, 14 Februari 2015.

Menurut dia, para anggota DPR banyak yang mengatakan status Budi Gunawan harus menunggu proses hukum. Budi Gunawan memang menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Selatan. Karena itu, kata dia, Jokowi ingin mengelola harapan dari para legislatif maupun masyarakat.

Selain itu, menurut Kristiadi, Jokowi juga memelihara kepercayaan anggota DPR untuk meloloskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. "Itu cuma sebagian taktik saja, bagaimana dia bisa memelihara kepercayaan," ujarnya.

Jokowi selalu beralasan menunggu hasil sidang praperadilan sebelum memutuskan menarik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Status Budi yang secara de facto sebagai Kapolri itulah yang dianggap menjadi pemicu kisruh KPK-Polri.

Berbagai macam serangan terhadap KPK datang bertubi-tubi pasca-menetapkan Budi sebagai tersangka. Serangan itu berupa penetapan tersangka pimpinan KPK oleh Polri. Serta adanya teror terhadap penyidik KPK dan tim biro hukum yang menangani kasus Budi Gunawan. Selain itu, PDIP juga sempat mengulur-ulur pengesahan RAPBN Perubahan 2015.

LINDA TRIANITA