Panglima TNI Larang Operasi Pencarian GAM

Reporter

Editor

Jumat, 22 Juli 2005 17:23 WIB

TEMPO Interaktif, Lhoksemuawe: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto melarang pasukannya melakukan operasi pencarian anggota Gerakan Aceh Merdeka. Menurut dia, instruksi lisan ini sambil menunggu penandatanganan kesepakatan damai antara pemerintah dan GAM, yang akan diteken pada 15 Agustus.Setelah memberikan pengarahan tertutup kepada 43 perwira yang bertugas di Aceh di Lhokseumawe, Aceh Utara, Jumat (22/7), Sutarto menjelaskan, setelah penandatanganan kesepakatan damai, perintah itu akan dirumuskan kembali dan dibuat secara detail. "Namun, kami tidak bisa membiarkan jika GAM masih tetap melakukan kegiatan yang menganggu keamanan dan rasa aman bagi masyarakat," tuturnya.Soal penarikan pasukan TNI dari Aceh, menurut Sutarto, akan dilakukan setelah perjanjian diteken dan GAM juga menyerahkan senjatanya. Untuk itu, Panglima berharap GAM juga memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah di Aceh secara permanen dan tuntas. "Ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi harus dilakukan oleh TNI dan GAM," tuturnya. Ditanyakan jumlah pasukan TNI yang akan ditarik, Panglima mengaku akan dibicarakan secara lebih rinci sebelum perdamaian ditandatangani. Yang jelas, kata dia, penarikan pasukan akan dilakukan secara bersamaan dengan penyerahan senjata oleh GAM.Dikatakannya, penyerahan senjata oleh GAM akan diselesaikan dalam tiga bulan sampai dengan setengah tahun. Setiap bulan, GAM harus menyerahkan sepertiga kekuatan senjatanya. TNI pada saat yang sama akan menarik sepertiga pasukan TNI nonorganik (pasukan dari luar Kodam Iskandar Muda). Imran MA

Berita terkait

Mengenal 3 Panglima TNI dari Matra Angkatan Laut, Teranyar Yudo Margono

20 Desember 2022

Mengenal 3 Panglima TNI dari Matra Angkatan Laut, Teranyar Yudo Margono

Ada tiga nama Panglima TNI yang berasal dari matra Angkatan Laut, yakni Widodo Adi Sutjipto, Agus Suhartono, dan teranyar Yudi Margono.

Baca Selengkapnya

Yudo Margono Panglima TNI ke-3 dari Matra TNI AL, Siapakah Dua Lainnya?

3 Desember 2022

Yudo Margono Panglima TNI ke-3 dari Matra TNI AL, Siapakah Dua Lainnya?

Yudo Margono menjadi Panglima TNI ketiga dari matra TNI AL. Siapakah dua laksamana lainnya?

Baca Selengkapnya

Cara Bebaskan ABK dari Abu Sayyaf, Ini Kata Eks Panglima TNI  

31 Maret 2016

Cara Bebaskan ABK dari Abu Sayyaf, Ini Kata Eks Panglima TNI  

Kenapa Indonesia perlu berkoordinasi dengan Filipina dulu?

Baca Selengkapnya

Soal Qanun Bendera, DPR Aceh Bentuk Pansus  

12 Oktober 2015

Soal Qanun Bendera, DPR Aceh Bentuk Pansus  

Pansus akan bertemu Presiden membahas bendera Aceh.

Baca Selengkapnya

Polemik Bendera Aceh, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan

24 Agustus 2015

Polemik Bendera Aceh, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan

Anggota Dewan Aceh menilai Presiden perlu turun tangan agar polemik antara Aceh dan Jakarta itu segera selesai.

Baca Selengkapnya

DPR Aceh: Pengibaran Bulan Bintang Hal Wajar  

16 Agustus 2015

DPR Aceh: Pengibaran Bulan Bintang Hal Wajar  

Pengibaran bendera bulan bintang sesuai keinginan warga Aceh yang minta agar pemerintah memberlakukan Qanun Nomor 3 Tahun 2013.

Baca Selengkapnya

Jelang HUT RI, Anggota DPR Aceh Kibarkan Bendera Aceh

15 Agustus 2015

Jelang HUT RI, Anggota DPR Aceh Kibarkan Bendera Aceh

Pengibaran bendera Aceh itu dilangsungkan dalam sebuah upacara di Lhokseumawe.

Baca Selengkapnya

Kibarkan Bendera GAM, Aksi Mahasiswa Dibubarkan Polisi

15 Agustus 2015

Kibarkan Bendera GAM, Aksi Mahasiswa Dibubarkan Polisi

Polisi menghentikan aksi mahasiswa setelah melepaskan tembakan peringatan ke atas.

Baca Selengkapnya

Peringati 10 Tahun Damai, Warga Aceh Gelar Doa Bersama

15 Agustus 2015

Peringati 10 Tahun Damai, Warga Aceh Gelar Doa Bersama

Peringatan sepuluh tahun perdamaian di Aceh tidak semeriah tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya

7 Bendera GAM Berkibar, Apa Kata Sutiyoso?  

30 Juli 2015

7 Bendera GAM Berkibar, Apa Kata Sutiyoso?  

Belum ada kesepakatan perubahan terhadap qanun bendera dan lambang Aceh antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya