Presiden Jokowi menerima potongan tumpeng pertama dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 10 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dwi Ria Latifa, mengatakan partainya tidak akan berhenti memberi dukungan kepada Presiden Joko Widodo.
Partai berlambang kepala banteng itu pun akan mendukung Jokowi sepenuhnya dalam soal sengkarut pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.
Meski begitu PDI Perjuangan menyarankan Presiden Jokowi tidak melanggar konstitusi saat menentukan Kapolri yang baru. "Sebab, dampaknya sangat panjang kalau presiden langgar konstitusi," kata Latifa dalam diskusi yang digelar Sindo Radio di Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2015.
Menurut Latifa, Komjen Budi Gunawan sangat pantas diangkat sebagai Kapolri. Jika Budi Gunawan dilantik, Presiden tidak akan melanggar konstitusi.
Musababnya, Budi Gunawan sudah melalui proses yang panjang sejak dicalonkan Presiden hingga disetujui sembilan fraksi di DPR.
Latifa menyayangkan keputusan Komisi Pemberantasan korupsi yang tiba-tiba menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan kepemilikan rekening gendut. Menurut Dwi, keputusan KPK itu seakan-akan mempermalukan Presiden. Apalagi kabar tentang hal ini tersiar sampai ke luar negeri.
"Pastinya ada cara yang lebih elegan bagi KPK dalam menetapkan tersangka agar tak terkesan rekayasa," kata Latifa. "Jadi, kami meminta Presiden tak melupakan konstitusi dalam masalah ini."
