Koordinator Kontras, Haris Azhar. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar mengaku sulit mencari calon kepala Polri yang bersih sepenuhnya dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Sebab sebagai penegak hukum, polisi rentan dengan gesekan tindakan melanggar hak asasi manusia.
"Kalau dicek di tempat mereka pernah bertugas pasti ada satu atau dua dugaan pelanggaran HAM," kata Haris ketika dihubungi Tempo, Kamis, 12 Februari 2015.
Meski begitu, Haris yakin masih ada calon Kapolri yang minim terdeteksi melanggar hak asasi manusia. Haris menunjuk Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Komisaris Jenderal Dwi Prayitno, dan Komisaris Jendetal Putut Bayu Seno sebagai calon Kapolri yang minim dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Haris menganggap ketiga Komisaris Jenderal Polisi itu punya kepribadian yang terbuka dan mudah berkomunikasi dengan masyarakat dan organisasi masyarakat.
Menurut Haris, sikap yang terbuka itu cenderung mampu mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia. "Kalau mudah berkomunikasi hasilnya transparan dan mudah terima masukan," kata Haris.
Selasa lalu, Komisi Kepolisian Nasional bertandang ke Istana Negara. Komisioner Kompolnas M. Nasser mengatakan lembaganya membawa enam nama calon kepala Polri untuk menemui Presiden Jokowi.
Nama calon Kapolri itu sebagai pengganti Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang hampir pasti batal dilantik jadi Kapolri.
Nasser mengatakan dua dari enam nama Komisaris Jenderal Polisi tersebut merupakan calon Kapolri yang namanya muncul belakangan yaitu Suhardi Alius dan Anang Iskandar. Keempat calon Kapolri lainnya adalah Komjen Budi Waseso, Komjen Dwi Prayitno, Komjen Putut Bayu Seno, dan Komjen Badrodin Haiti.
