TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas mengatakan lembaganya bisa mengetahui rekam jejak seorang kandidat kepala Kepolisian Indonesia.
Komnas HAM bisa dengan mudah mendeteksi calon yang terindikasi melanggar HAM dan tidak. "Kepolisian rentan terlibat konspirasi dengan penguasa dan pengusaha," kata Hafid saat dihubungi pada Kamis, 12 Februari 2015.

Saban hari, Komnas HAM menerima 20-30 kasus dari se-Indonesia. Pada 2014, dari puluhan ribu kasus indikasi pelanggaran HAM yang dilaporkan, 33,7 persen di antaranya menyangkut institusi Kepolisian. "Kepolisian diadukan karena pemerasan, penyiksaan, dan rekayasa kasus," kata Hafid.

Hafid mencontohkan kasus di Bima, Nusa Tenggara Barat. Hafid melihat, saat itu masyarakat kecewa karena Kepolisian membekingi pengusaha dan pemerintah daerah dalam konflik agraria tersebut. "Kami tak ingin hal seperti itu terjadi lagi."

Selasa lalu, Komisi Kepolisian Nasional bertandang ke Istana Negara. Komisioner Kompolnas M. Nasser mengatakan lembaganya membawa enam nama calon kepala Polri untuk menemui Presiden Jokowi. Nama calon Kapolri itu sebagai pengganti Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang hampir pasti batal dilantik jadi Kapolri.

Nasser mengatakan dua dari enam nama komisaris jenderal polisi tersebut merupakan calon Kapolri yang namanya muncul belakangan yaitu Komjen Suhardi Alius dan Komjen Anang Iskandar. Keempat calon Kapolri lainnya adalah Komjen Budi Waseso, Komjen Dwi Prayitno, Komjen Putut Bayu Seno, dan Komjen Badrodin Haiti.

Sedangkan calon Kapolri Budi Gunawan tengah melakukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Joko Widodo akan mengambil keputusan soal calon Kapolri ini pada pekan ini.

MUHAMMAD MUHYIDDIN