TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan sebaiknya Komisi Kepolisian Nasional melibatkan lembaga penegak hukum lain sebelum memilih nama calon Kapolri yang baru. Menurut Benny, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional, dan bahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu dilibatkan untuk mencari pengganti calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Jadi jangan cuma libatkan KPK dan PPATK, dong," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 10 Februari 2015.

Benny menganggap lembaga-lembaga penegak hukum itu bisa saling mengawasi. Karena itu, kata Benny, tak ada salahnya bila Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan pihak-pihak tersebut sebelum memilih calon Kapolri. "Tak ada salahnya, kan," kata Benny.

Anggota Komisi Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, juga menyarankan Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan Kapolri. "Sebenarnya memang tidak harus," katanya. "Tapi aspirasi masyarakat tidak ada salahnya didengarkan."

Agar tak terjadi kecemburuan antar-lembaga penegak hukum, kata Arsul, Jokowi juga harus melakukan hal yang sama saat memilih pejabat di lembaga penegak hukum lain. "Misalnya mau milih Ketua KPK, libatkan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan tak akan melibatkan PPATK lagi dalam memilih calon Kapolri baru pengganti Budi Gunawan. "Saya kan Ketua Kompolnas. Enggak ada," katanya.

Kompolnas mengantongi empat nama calon Kapolri, yaitu Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno, dan Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno.

INDRI MAULIDAR