TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno berkeras tak akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam seleksi calon kepala Polri. "Saya, kan, ketuanya (Kompolnas). Ndak ada," ujar Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Februari 2015.

Tedjo mengatakan Komisi Kepolisian Nasional dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana sore ini. Namun, Tedjo tak tahu topik pembicaraan yang akan dibahas Jokowi.

Pada pemilihan calon Kapolri sebelumnya, Kompolnas yang dipimpin Tedjo juga tak melibatkan PPATK. Padahal, dari sejumlah nama yang disaring Kompolnas, terdapat dua perwira tinggi yang disebut PPATK memiliki rekening gendut. Presiden Joko Widodo sendiri belakangan menggunakan rekomendasi Kompolnas untuk menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Jokowi beralasan sudah membaca dokumen penjelasan Budi Gunawan ke Badan Reserse Kriminal sebagaimana diserahkan Kompolnas.

Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak cepat setelah pengumuman tersebut. Sehari setelah pengumuman, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka--kasus ini sudah diselidiki KPK sejak tahun lalu. Langkah sigap KPK ini disambut Polri dengan mempercepat kasus pidana sejumlah petinggi KPK.

Menurut Tedjo, nama-nama yang selama ini beredar bukan merupakan keputusan Kompolnas. Lembaganya, kata Tedjo, belum ada keputusan resmi. "Belum, belum ada keputusan (calon Kapolri). Sebaiknya nanti yang diajukan sudah clear lah ga ada permasalahan lagi. Intinya itu saja," kata Tedjo.

Empat nama yang sudah digodok serius adalah Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Dwi Prayitno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Putut Bayu Seno, dan Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Sedangkan nama Komjen Saud Usman dan Komjen Suhardi Alius terpental.

Nama keempat perwira tinggi Polri rencananya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo jika pencalonan Komjen Budi Gunawan dibatalkan. Namun bisa saja empat nama tersebut tidak diajukan jika Jokowi lebih memilih rekomendasi sebelumnya yang berisi delapan nama.

TIKA PRIMANDARI