Cerita Labora Soal Rp 18,2 M di Saku Aparat  

Reporter

Senin, 9 Februari 2015 01:09 WIB

Labora Sitorus. (eia-international.org)

TEMPO.CO, Sorong- Pendukung Brigadir Kepala Labora Sitorus akan berdemonstrasi pada Senin 9 Februari 2015 di Kota Sorong, Papua Barat. Mereka mendesak aparat penegak hukum membebaskan Labora, terpidana kasus penimbunan kayu dan BBM ilegal itu. Labora tak mau dieksekusi kendati telah divonis hukuman 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.


“Benar, massa pendukung sudah siap. Demo ini akan dilangsungkan di kantor Kejaksaan Negeri Sorong dan Lapas Sorong,” kata Freddy Fakdawer, adik angkat sekaligus juru bicara Labora, pada Sabtu 7 Februari 2015. “Kami minta aparat penegak hukum untuk membatalkan eksekusi, ” ujarnya.


Menurut dia, pihaknya tak pernah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung yang menetapkan Labora mesti dihukum 15 tahun. “Putusan itu kita hanya dengar lewat media, ini tidak benar namanya,”ucapnya.


Labora Sitorus menolak menjalani hukuman. Polisi dengan harta melimpah ini mengklaim sebagai korban para petinggi yang ia sebut telah merampok hartanya. Kamis petang pekan lalu, Labora menerima Tempo beserta beberapa wartawan lain, di rumahnya di Tampa Garam, Sorong, Papua Barat.


Saat itu ia mengungkapkan antara lain masalah penyitaan aset PT Rotua, perusahaan pengolahan kayu milik Labora. “Saya ini cuma korban, cuma tumbal. Ya, tumbal dari petinggi-petinggi itu. Tidak ada yang membantu saya saat ini. Mereka kan maunya hanya merampok, “ kata Labora


Advertising
Advertising

Siapa itu? “Mereka melakukan kejahatan untuk menghilangkan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Apa kejahatan sebelumnya? Yaitu merampok harta PT Rotua sebanyak 119 kontainer dengan nilai Rp 24,7 miliar. Yang terjadi, mereka malah melelang dengan nilai Rp 6,5 miliar. Jadi Rp 18,2 miliar itu ke mana? Masuk sakunya mereka kan, saku penegak hukum itu, ” ujarnya lagi.


Catatan Tempo, Kepolisian Resor Sorong menyita sejumlah aset PT Rotua, perusahaan yang bergerak di bisnis kayu dan truk, yang diduga milik Labora Sitorus, pada Sabtu, 8 Juni 2013, sekitar pukul 10.00 WIT. Tim penegak hukum mengambil sejumlah dokumen PT Rotua dan truk milik Sitorus, anggota Kepolisian Raja Ampat, Papua Barat. "Kami menduga perusahaan itu milik LS," kata Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Harry Goldenhard Santoso, Selasa, 11 Juni 2013.


Polisi saat itu juga menghitung jumlah aset PT Rotua di mana ribuan kubik kayu disimpan. Polres Sorong menggandeng Dinas Kehutanan Kota Sorong untuk menghitung aset itu. "Berdasarkan keterangan dari pihak manajemen PT Rotua, luas lahan perusahaan itu kurang-lebih 5 hektare, itu dari pinggir jalan sampai dekat pantai," ujar Harry.


JERRY OMONA I TIM TEMPO

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

8 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

9 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

15 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya