TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ical beralasan ini karena pimpinan komisi antirasuah itu belum semuanya dijadikan tersangka.
"Buat apa? Perpu dipakai hanya kalau kondisinya semua komisioner KPK tersangka maka harus ada perpu, supaya KPK tetap ada," kata Aburizal di Jakarta, Ahad, 8 Februari 2015.
Saat ini, pimpinan KPK yang berstatus tersangka hanya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang dilaporkan mantan anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sugianto Sabran, dalam kasus dugaan pengarahan kesaksian palsu saat sidang perkara pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat 2010. Bambang telah dua kali menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian.
Ketua KPK Abraham Samad juga dilaporkan ke Mabes Polri karena kasus pertemuan dengan petinggi partai politik dan dituding menjanjikan bantuan hukum untuk pengurusan kasus dari politikus PDI Perjuangan, Emir Moeis.
Abraham juga dilaporkan membantu memalsukan dokumen milik seorang bernama Feriani Lim. Polisi telah mengeluarkan surat perintah penyidikan meski belum menetapkan Abraham sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan atas dugaan merampas saham PT Daisy Timber. Sedangkan Zulkarnain dilaporkan terkait dengan dugaan penerimaan suap saat ia masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Keempat pimpinan ini dilaporkan setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka pada kasus dugaan gratifikasi. Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Jokowi. DPR telah menyetujui pencalonan Budi namun Jokowi belum melantik karena menunggu kelarnya proses persidangan.
Kasus ini menjadi ramai karena para relawan Salam Dua Jari, Tim 9 bentukan Presiden, dan sejumlah pengamat meminta pelantikan ditunda. Belakangan, Komisi Kepolisian Nasional juga mengajukan empat calon baru Kapolri kepada Jokowi sebagai calon alternatif.
"Saya yakin KPK dan Polri adalah suatu penegak hukum yang harus dilindungi. Jadi keduanya tentu tahu apa yang mereka perbuat, mereka tahu kalau salah ya salah, kalau benar ya benar," kata Ical.
Menurut Ical, kriminalisasi pimpinan KPK tidak akan mempengaruhi stabilitas komisi antirasuah itu. "Saya kira ini bukan soal KPK, tapi personil di dalam KPK. Tidak ada satu orang pun di Indonesia yang berada di atas hukum," kata Ical.
PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?
10 hari lalu
Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029
18 hari lalu
Ujang pun menyampaikan bahwa para tokoh itu memiliki modal yang cukup untuk dikatakan sebagai calon unggulan di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi
19 hari lalu
Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar
19 hari lalu
Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.
Baca SelengkapnyaAirlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024
20 hari lalu
Ketua Umum Golkar menargetkan partainya mampu menang lebih dari 50 persen dalam kontestasi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDisebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?
23 hari lalu
Presiden Jokowi membantah dirinya sempat ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua Umum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat
29 hari lalu
Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024
29 hari lalu
Prabowo meminta maaf karena belum sempat mendatangi semua kader-kader Golkar di daerah dalam tahapan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot
35 hari lalu
Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck
Baca SelengkapnyaNamanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang
38 hari lalu
Bersama Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo, nama Agus Gumiwang masuk bursa calon ketum Partai Golkar.
Baca Selengkapnya