Advokat: Pengacara Ikut Nikmati Perang KPK - Polri

Reporter

Sabtu, 7 Februari 2015 00:29 WIB

Massa pendukung calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, melakukan aksi unjuk rasa saat sidang praperadilan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Jakarta:Calon Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Juniver Girsang, mengatakan Perhimpunan Advokat semestinya memiliki peran penting di tengah kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI.

"Seharusnya Perhimpunan Advokat berperan mendamaikan," kata Juniver, di Freedom Institute, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2015.

Menurut dia, Perhimpunan bisa mengambil peran dengan mendudukkan segala persoalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Misalnya, dengan menyampaikan sikap agar kedua pihak menyerahkan sepenuhnya segala persoalan pada putusan pengadilan, baik perkara yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto maupun calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Sekarang kan Perhimpunan Advokat tidak bersikap, tapi malah ikut menikmati perseteruan ini," ujar Juniver. "Seharusnya mereka bersikap dan memberikan solusi agar kisruh ini tidak berkepanjangan."

Juniver memutuskan maju sebagai calon Ketua Umum Perhimpunan Advokat periode 2015-2020. Ia menggandeng mantan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat, Harry Ponto, untuk mendampinginya bertarung di Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat pada 26-28 Maret 2015, di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Saya dan Harry Ponto mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum Perhimpunan Advokat pada Musyawarah Nasional mendatang," kata Juniver.

Menurut Juniver, ia dan Harry memutuskan maju di Musyawarah Nasional lantaran kondisi Perhimpunan Advokat sangat kritis saat ini. Ia menyatakan ada konflik di Perhimpunan yang tak kunjung terselesaikan, yakni munculnya organisasi advokat baru yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"Kenapa bisa terjadi perpecahan? Jawabannya karena pemimpin yang diharapkan bisa mempersatukan, tak bisa diterima organisasi," ujar Juniver. Menurut dia, perpecahan ini memunculkan revisi Undang-Undang Advokat yang melemahkan peran advokat dalam penegakan hukum.

PRIHANDOKO

Berita terkait

Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

10 Oktober 2018

Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengimbau agar polemik yang terjadi antara Polri dan KPK tak diperpanjang.

Baca Selengkapnya

Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

29 Desember 2017

Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

Rencana Kapolri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi akan dilanjutkan setelah perseteruan KPK dengan DPR mereda.

Baca Selengkapnya

Ditanya Soal Cicak vs Buaya Jilid 4, Jubir KPK: Fokus Masing-Masing Saja

10 November 2017

Ditanya Soal Cicak vs Buaya Jilid 4, Jubir KPK: Fokus Masing-Masing Saja

Menurut Febri dalam tugas KPK menangani kasus-kasus besar, ada kemungkinan terganggu dengan berbagai hal baik isu hukum maupun non hukum.

Baca Selengkapnya

SPDP Pimpinan KPK, Direktur LBH: Indikasi Cicak Vs Buaya Jilid 4

10 November 2017

SPDP Pimpinan KPK, Direktur LBH: Indikasi Cicak Vs Buaya Jilid 4

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan terbitnya SPD dua pimpinan KPK merupakan adanya indikasi Cicak versus Buaya jilid 4.

Baca Selengkapnya

SPDP Bos KPK Akan Picu Cicak vs Buaya 4: Kapolri Tito Menjawab

9 November 2017

SPDP Bos KPK Akan Picu Cicak vs Buaya 4: Kapolri Tito Menjawab

Tito Karnavian menyampaikan komitmen tidak ingin membuat gaduh antara Polri dan KPK.

Baca Selengkapnya

Polri Minta Rencana Pendirian Densus Antikorupsi Tak Jadi Polemik

26 September 2017

Polri Minta Rencana Pendirian Densus Antikorupsi Tak Jadi Polemik

Menurut Syafruddin, keberadaan Densus Antikorupsi akan menopang kinerja KPK, sebab fokus KPK adalah memicu pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Anti Korupsi Usul Direktur Penyidikan KPK Dicopot  

30 Agustus 2017

Aktivis Anti Korupsi Usul Direktur Penyidikan KPK Dicopot  

Aktivis mencatat tiga pelanggaran yang dilakukan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kapolri Soal Telegram Rahasia

26 Desember 2016

Penjelasan Kapolri Soal Telegram Rahasia

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jika ada yang berbuat satu, ada yang bermasalah satu, maka akan mempengaruhi citra institusi.

Baca Selengkapnya

Telegram Rahasia yang Dianggap Langkah Mundur Polisi

26 Desember 2016

Telegram Rahasia yang Dianggap Langkah Mundur Polisi

Sumber Tempo menyebutkan surat telegram itu diterbitkan lantaran sejumlah polisi sedang terjerat masalah hukum di KPK.

Baca Selengkapnya

Bebas, Akankah Antasari Azhar Terjun ke Politik?  

10 November 2016

Bebas, Akankah Antasari Azhar Terjun ke Politik?  

Antasari Azhar menyatakan ingin menjadi wartawan. "Biar kita saling tulis," katanya.

Baca Selengkapnya