TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Desmond J. Mahesa, mengatakan Komisi akan memproses calon Kepala Kepolisian RI yang baru jika Presiden Joko Widodo mengajukan calon pengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Kami akan memprosesnya, tapi tergantung siapa yang diusulkan," kata Desmond saat dihubungi Tempo, Kamis, 5 Februari 2015.

Menurut dia, berkaca dari pengalaman pencalonan Budi Gunawan, Komisi ingin lebih berhati-hati untuk menyetujui calon Kepala Polri yang diajukan Presiden. "Ke depan, calon Kepala Polri yang bermasalah di masa lalu, lebih baik mundur saja sebelum dibawa ke DPR," ujar Desmond.

Namun, Desmond melanjutkan, Komisi akan menolak untuk memproses calon yang diusulkan jika Jokowi belum menentukan sikap atas pencalonan Budi Gunawan. "Pasti kami tolak kalau persoalan BG belum diselesaikan," ucapnya.

Menurut Desmond, akan terjadi ketidakpastian hukum jika Jokowi mengajukan calon lain sementara status Budi Gunawan belum jelas. "Mana mungkin kami menyikapi kalau dalam surat permohonan persetujuannya tidak jelas siapa yang ingin diganti. Ini yang menjadi persoalan," kata dia.

Apalagi, kata dia, Komisi sudah menyetujui surat permohonan sebelumnya saat Jokowi mengajukan Budi Gunawan. "Presiden harus lantik dulu, lalu diberhentikan atau dinon-aktifkan," ujar Desmond.

Adapun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Komisaris Jenderal Budi Waseso akan masuk daftar sebagai calon Kepala Polri. Namun, daftar ini akan diberikan jika Presiden Joko Widodo memintanya. "Nanti delapan nama yang kemarin kembali diajukan ditambah satu nama baru karena kan jenderal bintang tiganya bertambah," ujar Tedjo di kantor Wakil Presiden, Kamis, 5 Februari 2015.

Empat di antara delapan nama akan pensiun tahun ini sehingga tak memenuhi persyaratan calon Kepala Polri. Adapun calon yang berpeluang masuk daftar, selain Budi Waseso, adalah Wakil Kepala Polri Komisaris Badrodin Haiti, Komisaris Dwi Priyatno, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Suhardi Alius, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Putut Eko Bayuseno.

Nama-nama ini dimunculkan setelah Jokowi memastikan tak akan melantik Budi Gunawan, calon yang terjerat kasus gratifikasi dan suap. Kepastian ini disampaikan Jokowi kepada Ketua Tim 9 - tim yang dibentuk untuk mengurai kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI - Ahmad Syafii Maarif.

Ihwal calon tersebut, Desmond menyatakan sulit untuk mencari yang terbaik. "Kalau hari ini mencari yang terbaik, ya, susah," katanya. Menurut dia, Badrodin dikaitkan dengan dugaan rekening gendut, Dwi Priyatno terindikasi bermasalah saat memimpin Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Budi Waseso terhitung baru menjadi perwira tinggi.

PRIHANDOKO