Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif (kiri) menyambut kedatangan calon Presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo di kediamannya di Sleman, (3/5). ANTARA/Regina Safri
TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Tim 9 Ahmad Syafii Maarif mengatakan saran yang disampaikan oleh beberapa pimpinan Koalisi Indonesia Hebat kepada Presiden Joko Widodo untuk menunggu hasil praperadilan demi melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan dinilai salah langkah. Menurut dia, justru saran itu malah semakin menyandera Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan.
"Ya namanya juga politik, pasti ditujukan untuk menyandera kebijakan Presiden yang sebenarnya akan membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Syafii, saat dihubungi, Rabu, 4 Februari 2015.
"Semoga Jokowi bisa mempertimbangkan saran dari para pimpinan partai pengusungnya." Dia juga mengatakan lambatnya Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri memicu konflik berkepanjangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.
Menurut dia, jika Jokowi segera membatalkan pencalonan Budi Gunawan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka pelaporan terhadap pimpinan KPK ke Bareskrim Mabes Polri tidak akan terjadi.
Sebelumnya, beberapa pimpinan Koalisi Indonesia Hebat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Sekjen NasDem Patrice Rio Capella, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Ada juga Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PKPI Sutiyoso dan Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuzziiy mengenai nasib pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri.
Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengakui para petinggi Koalisi Indonesia Hebat menyarankan Presiden Joko Widodo tetap menunggu hasil praperadilan untuk melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut dia, Budi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu mempunyai hak ingkar dan asas praduga tak bersalah.
