TEMPO.CO, Yogyakarta- Sampai sekarang, kepastian jadwal pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah, termasuk tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, belum muncul. Ketua KPUD Bantul, Johan Komara memperkirakan perubahan jadwal Pilkada, dari semula pada 16 Desember 2014, akan merombak mayoritas desain persiapan. "Kami menunggu penerbitan Peraturan KPU terbaru soal pelaksanaan Pilkada, rencananya baru terbit setelah revisi UU Pilkada disahkan bulan ini," kata Johan pada Rabu, 4 Februari 2015.
Menurut dia perubahan jadwal Pilkada tidak hanya akan mengubah desain tahapan persiapan. Perubahan itu juga berimplikasi pada rancangan penganggaran, jumlah data pemilih hingga kepastian munculnya nama-nama calon kontestan di Pilkada. "Banyak yang berubah, tapi kami harus bekerja sesuai perintah peraturan KPU," kata dia.
Menurut Johan ada tiga alternatif jadwal Pilkada serentak di DIY. Selain mungkin digelar pada 16 Desember 2015 sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, jadwal Pilkada bisa bergeser ke Februari tahun depan atau malah pertengahan 2016. "Tapi, kalau tetap digelar pada Desember 2014, tahapan persiapan akan diperpendek dari semula, yakni delapan bulan sebelum Pilkada," kata dia.
Semestinya, apabila sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, saat ini sudah masuk masa sosialisasi pendaftaran bakal calon. Pendaftaran bakal calon kemudian dimulai pada 26 Februari 2014. Setelah itu, ada masa uji publik. Pendaftaran calon-calon bupati di Pilkada kemudian resmi dimulai pada 6 Agustus 2014.
Tahapan seperti itu, menurut Johan, akan berubah apabila Pilkada digelar pada Februari atau pertengahan 2016. Paling lama, ketika Pilkada digelar pada pertengahan 2016, tahapan bisa baru dimulai pada November 2015. "Itu pun kalau Peraturan KPU menetapkan lama persiapan seperti semula yaitu sejak delapan bulan sebelum Pilkada," kata dia.
Desain penganggaran juga akan banyak berubah ketika Pilkada digelar pada 2016. Perubahan itu otomatis terjadi karena salah satu pengeluaran terbesar berupa gaji anggota panitia pemilihan tidak akan memakai anggaran yang sudah dipatok di APBD 2015. "Pasti memakai anggaran di tahun 2016," kata dia.
Karena itu, menurut Johan, begitu ada kepastian perubahan jadwal Pilkada, KPUD Bantul akan berkoordinasi lagi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membahas perubahan penganggaran. Pembahasan itu juga akan menunggu kemunculan hasil revisi pada Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2009 yang mengatur masalah penggaran Pilkada. "Seperti biaya uji publik dan kampanye yang didanai negara belum masuk di aturan itu," kata dia.
Perubahan jadwal Pilkada juga bisa mengubah komposisi data pemilih secara signifikan. Johan memperkirakan, akan ada perubahan jumlah yang besar di kalangan pemilih pemula. Sebabnya, jumlah penduduk berusia 17 tahun pada Desember 2014 akan berbeda jauh dengan kondisi di Februari atau pertengahan 2016.
Johan mencontohkan jumlah pemilih pemula di Bantul pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2014 lalu jauh berbeda. Jumlah pemilih pemula di Pemilihan Presiden pada Juli tahun 2014 lalu bertambah sebanyak 4000-an orang dibanding ketika Pemilu Legislatif pada April. "Hanya tiga bulan saja sudah ada tambahan 4000 pemilih pemula," kata dia.
Berdasar hasil koordinasi KPUD Bantul dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, jumlah penduduk daerah ini sekarang mencapai 930.000-an orang. Sekitar 690.000-an tercatat sudah terdata di sistem KTP elektronik. Pada lima bulan sebelum Pilkada resmi berlangsung, KPUD Bantul akan meminta daftar nama penduduk di Bantul terbaru untuk bahan awal verfikasi data pemilih.
Adapun Komisioner KPUD DIY, Farid Bambang Siswantoro mengatakan pilihan jadwal Pilkada terbaik, bisa di Desember 2015 atau Pertengahan 2016. Menurut dia, apabila digelar pada akhir 2015, maka masa uji publik bakal calon di Pilkada perlu dipersingkat menjadi sekitar dua bulan. "Hitungan kami, itu masih bisa," kata dia.
Masalahnya, baru satu KPUD penyelenggara Pilkada di DIY yang sudah memasukkan nomeklatur anggaran untuk tahapan uji publik. Sementara KPUD di dua kabupaten lainnya belum. Hal ini karena acuan penyusunan anggaran Pilkada selama ini masih mengacu ke UU Pilkada lama.
Sementara apabila digelar pada pertengahan 2016, menurut Farid, akan jauh lebih baik dari segi kesiapan penyelenggaraan. Masa persiapan tidak mepet. "Lebih minim risiko," kata dia.
Hanya saja, Farid menambahkan, pada akhir 2016, rencananya juga ada Pilkada di Kota Yogyakarta dan Kulonprogo. Jadi, perlu ada pembahasan lagi mengenai perlu atau tidak menggelar Pilkada di dua kawasan itu bersamaan dengan Bantul, Sleman dan Gunungkidul. "Kalau digelar bersama, berarti Pilkada di Kota Yogyakarta dan Kulonmprogo dipercepat (beberapa bulan)," kata dia.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
