TEMPO.CO, Sampang - Mantan Bupati Sampang Noer Tjahja akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Kamis, 5 Februari 2015. Noer Tjahja menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan alokasi gas milik Pemerintah Kabupaten Sampang melalui PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP).
Selain Noer Tjahja, dua tersangka lain, yaitu Direktur Utama PT SMP Hari Oetomo dan Direktur PT SMP Muhaimin, juga akan menjalani sidang perdana. "Empat jaksa dari Sampang akan ikut persidangan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sampang Wahyu Triantono, Rabu, 4 Februari 2015.
Agenda sidang perdana yang akan dimulai pada pukul 09.00 tersebut adalah pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Jaksa menjerat bekas Bupati Sampang dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Kasus yang menjerat Noer Tjahja bermula pada 2010. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Sampang mendapat jatah gas dari BP Migas sebanyak 17 mbptu. Noer yang saat itu menjabat bupati diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan memberi kuasa kepada perusahaan swasta, PT Sampang Mandiri Perkasa. "Padahal mestinya jatah gas tersebut dikelola oleh sebuah BUMD," kata Wahyu.
Akibatnya, hasil penjualan gas tersebut tidak masuk ke kas daerah Sampang. Belakangan diketahui, Noer merupakan salah satu pemilik saham PT Sampang Mandiri Perkasa. Kepada Tempo, Noer Tjahja membantah terlibat korupsi pengelolaan alokasi gas itu. "Satu rupiah pun saya tidak pernah ikut campur keuangan BUMD. Lihat saja laporan keuangan Pemkab Sampang di masa saya, tidak pernah ada kerugian negara," katanya.
MUSTHOFA BISRI
Berita terkait
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
23 Agustus 2023
Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaRespons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah
7 Desember 2018
Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa
12 September 2018
Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.
Baca SelengkapnyaKejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD
3 November 2017
Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK
25 Oktober 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.
Baca SelengkapnyaCegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK
4 Oktober 2017
Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaOTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek
14 September 2017
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.
Baca SelengkapnyaKorupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara
13 September 2017
Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.
Baca SelengkapnyaKorupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun
6 September 2017
Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.
Baca SelengkapnyaDahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi
6 September 2017
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.
Baca Selengkapnya