Sentil Jokowi, SBY Sebut Soal KPK-Polri Tak Rumit  

Reporter

Rabu, 4 Februari 2015 14:44 WIB

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani yudhoyono (kanan) usai Upacara Penyambutan Kemiliteran di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan konflik yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI sebenarnya tidak rumit. Bahkan, menurut SBY, solusinya sudah tersedia. "Saya yakin Presiden Jokowi bisa mengatasinya," kata SBY melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Rabu, 4 Februari 2015.

SBY mengklaim didesak agar menemui Jokowi guna memberikan saran dan nasihat karena, ketika menjabat presiden, ia pernah dihadapkan pada konflik serupa. Konflik tersebut dikenal dengan nama "Cicak vs Buaya". "Namun lebih baik saya tidak bertemu Pak Jokowi, bisa menimbulkan prasangka mengintervensi dan mempengaruhi," cuit SBY.

Saat ini, kata SBY, rakyat dikejutkan dengan banyaknya cerita peristiwa di balik layar. Suasana itu, kata SBY, bertambah riuh karena terjadi saling serang dan buka-bukaan tanpa diketahui mana yang benar dan mana yang tidak. Menurut SBY, semua cerita itu harus diklarifikasi agar kepercayaan rakyat terhadap pemerintah tidak runtuh.

"Ingat, para pemimpin dan pejabat negara, lembaga-lembaga penegak hukum, dan juga partai-partai politik, semua perlu kepercayaan rakyat," ujarnya. Konflik antara Polri dan KPK mencuat setelah KPK menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Sebagai balasan, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus kesaksian palsu dalam perkara di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Sementara itu, ketua tim penasihat yang dibentuk Presiden Jokowi untuk mengatasi konflik KPK versus Polri, Buya Syafii Maarif, mengaku tidak risau meski rekomendasi timnya hingga kini belum dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, timnya sabar menunggu langkah konkret Presiden untuk mengatasi masalah di antara dua lembaga penegak hukum ini. "Yang penting, rekomendasi sudah kami berikan dan publik telah mengetahui," kata Buya di kampus Universitas Gadjah Mada, Ahad, 1 Februari 2015.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini yakin Jokowi sedang menanti momentum yang tepat untuk melaksanakan rekomendasi timnya. Tekanan politik yang saat ini mendera Jokowi, menurut Buya, merupakan hal biasa dan layak dilawan. "Saran saya, Presiden bertindak cepat sesuai dengan kehendak masyarakat," katanya.



TIKA PRIMANDARI


Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

8 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

13 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

18 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

20 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

21 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya