TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan DPR pada Senin lalu. Mereka membicarakan tiga materi diskusi, yakni hubungan kelembagaan, isu perpanjangan renegosiasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia, dan kepastian pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Menurut Andi, pimpinan DPR berharap ada komunikasi yang rutin antara lembaga legislatif dan eksekutif. "Agar menghasilkan kerja sama yang kuat," ujar Andi di Istana Negara, Senin, 2 Februari 2015. Dalam pertemuan itu, semua pimpinan DPR hadir, yakni Ketua DPR Setya Novanto dan empat Wakil Ketua DPR: Fahri Hamzah, Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. (Baca: Sindir Jokowi, KPK: Tak Ada Niat Sok di Atas Hukum)

Untuk masalah PT Freeport, kepada DPR, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan Peraturan Pemerintah Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 2014. Dua peraturan itu dibuat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Justru, dengan adanya renegosiasi perpanjangan kesepakatan, tutur Andi, pemerintah berusaha melaksanakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara agar pembangunan smelter segera diwujudkan untuk ekspor mineral PT Freeport. (Baca: Gugatan Budi Gunawan Bikin Cemas, Jokowi Keliru?)

Dalam kasus Budi Gunawan, Andi mengklaim bahwa DPR memahami proses pelantikan Budi tertunda. Meski proses politiknya selesai, kata Andi, masih ada proses hukum yang harus dilalui oleh Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Andi, kini Jokowi masih menunggu proses dan mengkalkulasi penilaian publik. "Dilihat social justice-nya," ujarnya.

Jokowi juga meyakinkan pimpinan DPR bahwa Istana akan segera membuat keputusan terkait dengan nasib Budi Gunawan. Sekarang, tutur Andi, Jokowi sedang mengamati proses praperadilan yang diajukan kubu Budi. Namun hari ini, persidangannya ditunda oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Jika nanti ada keputusan tentang Kapolri, Jokowi akan interaksi lagi dengan DPR," katanya. (Baca: Sidang Gugatan Budi Besok, Lonceng Kematian KPK?)

MUHAMMAD MUHYIDDIN