Partai Koalisi Dukung Jokowi Tunjuk Kapolri Baru

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Sabtu, 31 Januari 2015 05:23 WIB

Grafis 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. (Grafis: Unay)

TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan partainya akan mendukung langkah apa pun yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengisi kekosongan posisi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang kini tengah terjadi. Termasuk bila Jokowi mengajukan calon Kapolri baru sebagai pengganti Budi Gunawan.

"Karena ini adalah kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri tentu kami akan dukung," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 30 Januari 2015. Sebelumnya, tim koalisi tidak kompak soal dukungan terhadap Jokowi (baca: Politikus PDIP Sebut Ada 3 Brutus di Ring-1 Jokowi).

Anggota Komisi Hukum DPR ini mengatakan pemilihan calon Kapolri bisa saja menjadi jalan tengah menengahi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Meski begitu, Jokowi kata Arsul tetap harus mendasarkan keputusan itu pada ketentuan hukum yang berlaku. (Baca: Temui Prabowo, Pengacara Komjen Budi: Jokowi Takut )

Jokowi, menurut Arsul, juga perlu mengedepankan norma hukum dan asas praduga tak bersalah atas status tersangka yang dilekatkan KPK pada Budi Gunawan. Saat ini, Arsul melanjutkan, terdapat dua pendapat besar dari publik tentang posisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Satu kelompok melihat dari segi etika moral menilai Budi tak layak dilantik karena berstatus tersangka. Sedang kelompok lain melihat dari sisi hukum dan aturan yang tak melarang tersangka diangkat jadi pejabat negara. "Ketentuannya seseorang tak bisa diangkat kalau suda terdakwa."

Arsul memastikan fraksinya tak akan ikut dalam kelompok yang akan mengajukan interpelasi bila Jokowi tak jadi melantik Budi Gunawan. Namun menurut dia tak tertutup kemungkinan PPP akan menggunakan hak bertanya untuk mengklarifikasi alasan Jokowi tak jadi melantik Budi Gunawan. "Kami berkemungkinan akan ikut mengajukan hak bertanya sebagai bentuk sikap atas pengesahan Budi Gunawan sebagai Kapolri dalam paripurna lalu," ujar Arsul. (Baca: KPK vs Polri: Geger Bila Jokowi Jauhi Koalisi Mega)

Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat Dossy Iskandar juga menyatakan partainya akan mendukung keputusan yang diambil Presiden Jokowi terkait pengisian posisi Kapolri. Hanura kata Dossy yakin Jokowi bisa menemukan solusi yang tepat. Apalagi Jokowi sudah berdiskusi dan mendapat masukan dari sejumlah pihak seperti tim sembilan dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). "Kami yakin Pak Presiden punya pertimbangan untuk setiap keputusan yang diambil," ujar Dossy (KPK vs Polri: Geger Bila Jokowi Jauhi Koalisi Mega).

Sejak disetujui paripurna DPR, Budi Gunawan hingga kini belum dilantik Jokowi karena status Budi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibat penundaan pelantikan itu Jokowi justru mendapat tekanan dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sangat menjagokan Budi.

Jokowi pun telah membentuk tim independen yang beranggotakan sembilan orang untuk mencari jalan tengah pengisian kekosongan posisi Kapolri. Salah satu usul yang diajukan tim sembilan adalah agar Jokowi segera memilih calon baru dan membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Jokowi juga menjamu Prabowo Subianto, bekas lawan politiknya pada pemilu presiden lalu. Salah satu isi pertemuan terkait dengan kekosongan posisi Kapolri (baca pula: Dekati Prabowo, Jurus Politik Jokowi Tepuk 2 Lalat dan Koalisi Merah Putih Prabowo Siap Dukung Jokowi)

IRA GUSLINA SUFA

Topik terkait: KPK vs Polri | Budi Waseso | Budi Gunawan | Bambang Widjojanto

Berita Terpopuler:

Budi Waseso Diperiksa Komnas HAM Tiga Jam
Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden

Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi
Kenapa Surya Paloh Ngotot Budi Gunawan Dilantik?

Terpopuler lainnya:
Terkuak, Siapa yang Menerbangkan Air Asia Maut
Kolesterol Tinggi Bisa Terjadi pada Usia Muda

Wanita Tewas karena Berjingkrak Kegirangan Dilamar
Dipenjara 21 Tahun Malah Dapat Duit Rp 75 Miliar

Gaji Rp 48 Juta, Camat DKI Minta Uang Lembur

Artis DPR Dilarang Show: Nurul Tegas, Desy Ngeles

Ilmuwan akan Kuak Misteri Danau Purba di Sulawesi

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

4 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

10 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

14 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

16 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

17 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya