Presiden Jokowi menerima potongan tumpeng pertama dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 10 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto membantah kabar yang menyatakan partainya berencana menarik dukungan terhadap Presiden Joko Widodo jika tak kunjung melantik calon Kepala Kepolisian RI Budi Gunawan. "Itu rumor," katanya melalui pesan pendek, Kamis, 29 Januari 2015. (Baca: 3 Fakta, Nasib Budi Gunawan Semakin Tidak Jelas)
Kabar penarikan dukungan berkembang setelah Jokowi tak kunjung melantik Budi Gunawan. Jokowi menunda pelantikan itu lantaran Budi tengah tersangkut kasus dugaan korupsi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap itu berseberangan dengan partai pendukungnya yang ingin segera melantik Kapolri.
Perbedaan sikap itu membuat Jokowi menjajaki dukungan politik dari Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Seusai pertemuan pada Kamis siang, 29 Januari 2015, Prabowo secara tegas menyatakan dukungannya terhadap komitmen Jokowi untuk menjaga institusi KPK dan Polri sebagai penegak hukum. (Baca: Tjahjo Bantah Jokowi Jumpa Megawati Bahas Kapolri)
Bambang enggan menanggapi pesan politik di balik pertemuan tersebut. Menurut dia, partai pendukung pemerintah tak pernah mengintervensi keputusan Presiden terkait dengan isu pelantikan Kapolri. "Kami hanya memberi usulan. Relawan saja boleh bersaran, apalagi partai pengusung. Toh, keputusan akhir, kan, ada pada Presiden," katanya.
Bambang juga menampik kabar yang menyatakan partai pengusung berencana menjegal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jika Jokowi tak kunjung melantik Budi Gunawan. Menurut dia, rumor itu sengaja diembuskan untuk menyesatkan persepsi publik. "Isu decoy (umpan palsu) selalu dibuat orang," katanya.
Bambang menduga isu itu sengaja dilempar oleh pihak yang ingin memanfaatkan polemik seputar pengangkatan Kapolri. Tujuannya tak lain untuk menyudutkan PDIP selaku partai utama pengusung pemerintah. "Setiap kelompok punya kepentingan. Mereka berebut agar kepentingannya dipenuhi. Cara pandang mereka jelas tidak adil," katanya. (Baca: Usai Jumpa Jokowi, Prabowo Kumpulkan Elite Partai)
Bahkan, kata Bambang, kalangan akademikus dan para pengamat politik juga mempersoalkan posisi PDIP dalam pemerintahan lewat acara yang dibungkus dengan kemasan "100 hari kinerja Jokowi". "Hasilnya sama, publik masih percaya kepada Jokowi dan ditambah embel-embel busuknya PDIP atau bahkan Ibu Mega," ujarnya.
