100 Hari Jokowi, Menteri Tjahjo Klaim Sukses

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 28 Januari 2015 19:02 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memaparkan pencapaian kementeriannya selama seratus hari bekerja. "Sebenarnya tak ada target seratus hari kerja, tapi setidaknya ada pencapaian selama tiga bulan ini," ujar Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu, 28 Januari 2015.

Pertama, kata Tjahjo, menghasilkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Kepala Daerah. (Baca: 100 Hari Jokowi, Saifullah Yusuf: Biasa-biasa Saja ) Hasilnya, Basuki Tjahaja Purnama mulus menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kedua, mengembalikan seratus peraturan daerah bermasalah.

"Lalu kami juga melakukan revisi APBD agar anggaran yang digunakan lebih efektif dan efisien untuk untuk optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah," ujar Tjahjo.

Selanjutnya, kata Tjahjo, sesuai perintah Presiden Jokowi, kementeriannya memperpendek jalur perizinan dan mendorong terbentuknya perizinan satu atap di tiap daerah. (Baca: 100 Hari Kerja Jokowi, Peneliti: Rapornya Merah )

"Kami juga memaksa daerah untuk mempercepat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Jokowi memang tidak mengenal istilah seratus hari dalam pemerintahannya. Jokowi meminta para menterinya membuat program jangka pendek. Kemudian, Tjahjo menjelaskan, Jokowi akan selalu mengevaluasi hasil rencana jangka pendek tersebut. (Baca: 100 Hari Kerja Jokowi Mandek karena Faktor Parpol)

Senada dengan Tjahjo, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan presiden tidak mengenal konsep seratus hari. Presiden lebih sering meminta menterinya membuat target jangka pendek. "Seratus hari adalah konsep Amerika.Serikat," kata Andi.

TIKA PRIMANDARI



Terpopuler

KPK Rontok, Giliran Yusuf PPATK 'Diteror' DPR
'Jokowi, Dengarkan Kesaksian Ratna Mutiara'
EKSKLUSIF Wawancara Ratna, Saksi Bambang KPK (III)
Kasihan Jokowi: KPK Habis, Polisi-Jaksa Disetir...
Saksi Komjen Budi Gunawan Terancam Diseret Paksa

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

7 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

10 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

48 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

54 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya