Plt Kapolri Tak Tahu Tiga Perwiranya Mangkir  

Reporter

Editor

Febriyan

Selasa, 27 Januari 2015 17:04 WIB

Plt Kapolri, Badrodin Haiti. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengaku tak tahu bahwa tiga perwiranya tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Dia mengaku sudah memerintahkan ketiga bawahannya itu untuk memenuhi panggilan itu. "Saya sudah memerintahkan para saksi untuk hadir memenuhi panggilan KPK," kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara itu lewat pesan singkat, Selasa, 27 Januari 2015. (Baca :Brigjen Penangkap Bambang 2x Mangkir Diperiksa KPK)

Kemarin, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Prastowo, dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan Polri Kombes Ibnu Isticha, dan Wakapolres Jombang Kompol Sumardji. ketiganya menjadi saksi untuk tersangka kasus dugaan suap Komjen Budi Gunawan. Namun ketiganya mangkir.

Herry mangkir dari pemanggilan keduanya dengan alasan tengah menjalankan tugas operasi. Sementara Ibnu mendampingi mahasiswa S-3. Pekan lalu, Ibnu tak memberi keterangan apa pun ihwal ketidakhadirannya ke KPK. Sedangkan Sumardji seharusnya kembali diperiksa besok, 27 Januari.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Rikwanto mengatakan perlu dicek kembali apakah surat panggilan sudah diterima ketiga perwira itu. "Kalau dicek ternyata sampai dan tahu, tapi tidak mau hadir dalam panggilan pertama dan kedua, bisa dilakukan jemput paksa," kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu. (Baca: Menteri Tedjo: Tak Percaya Polisi? Bubarkan Saja)

Berdasarkan catatan Tempo, Herry merupakan salah satu jenderal yang pernah menyetor duit ke rekening Budi Gunawan. Herry mentransfer sekitar Rp 300 juta pada Januari dan Mei 2006. Saat itu Herry masih bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

SINGGIH SOARES

Berita Lainnya:
Dituduh Suap Zulkarnain KPK, Begini Kata Soekarwo
Menteri Susi Bikin Aturan Zona Pemijahan Ikan
Politikus Minta Rancangan Kode Etik DPR Direvisi
Datangi Menteri Susi, Siswi SMA Ngadu Jalan Rusak
Kritik Pemerintah, Aktivis Pro Jokowi 'Diteror'

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya