Golkar Barter Lapindo dengan Budi Gunawan?

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 27 Januari 2015 09:29 WIB

Ketum Partai Golkar versi Munas di Bali, Aburizal Bakrie, melambaikan tangan ke arah wartawan sebelum menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 13 Januari 2015. Aburizal menyatakan salah satu agenda pertemuan tersebut yaitu terkait upaya islah Partai Golkar. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar diduga membarter persetujuannya atas pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dengan pemberian dana talangan pemerintah untuk ganti rugi Lumpur Lapindo.

Pemerintah menganggarkan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat Lapindo di area terdampak di Sidoarjo, Jawa Timur, sebesar Rp 781,7 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015.



Baca Berita Terkait
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?
EKSKLUSIF: Gaya Jokowi Minta Bambang KPK Dilepas



"Kami mendukung apa pun keputusan Presiden," kata Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang ditirukan seorang politikus partai beringin, seperti dimuat majalah Tempo edisi 26 Januari 2015. (Baca: Konflik Golkar di Meja Hijau, Bantahan Kubu Agung)

Dukungan itu disampaikan Ical saat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey menemuinya di Menteng, Jakarta Pusat, akhir 2014. Dalam pertemuan itu, Olly memaparkan rencana Presiden Joko Widodo yang hendak mengajukan Budi sebagai pengganti Jenderal Sutarman. (Baca: 3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK Vs Polri)

Ical sendiri sudah dua kali bertamu ke Istana untuk bertemu dengan Jokowi dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam kedua pertemuan itu, Ical mengklaim hanya memberikan masukan soal APBN Perubahan 2015.

Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, membantah adanya barter dukungan Golkar dengan dana talangan Lapindo. "Kalau keluarga Bakrie belum ada dana, itu benar," kata Lalu. (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)

Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa dalam pertemuan Ical dengan Olly ada juga permintaan soal penyelesaian kisruh dua kepemimpinan pada Partai Golkar. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)

Ical meminta pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, yang mengembalikan kepengurusan Golkar ke Musyawarah Nasional 2009, dapat dituangkan dalam keputusan formal. "Tapi ini bukan barter dukungan untuk pencalonan Budi Gunawan," kata Bambang. (Baca: Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel)

Golkar menjadi salah satu partai oposisi yang mendukung pencalonan Budi Gunawan di Komisi Hukum. Secara aklamasi, tanpa Partai Demokrat, semua anggota Komisi Hukum menyetujui Budi sebagai Kapolri dan mengabaikan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

TIM TEMPO l FRANSISCO ROSARIANS


Advertising
Advertising


Baca Berita Terpopuler
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?
EKSKLUSIF: Gaya Jokowi Minta Bambang KPK Dilepas
Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK
Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
Kegiatan Christopher dan Ali Sebelum Tabrakan


Berita terkait

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

5 hari lalu

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

16 hari lalu

Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

24 hari lalu

Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

Ujang pun menyampaikan bahwa para tokoh itu memiliki modal yang cukup untuk dikatakan sebagai calon unggulan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

25 hari lalu

Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Baca Selengkapnya

Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

25 hari lalu

Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.

Baca Selengkapnya

Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

26 hari lalu

Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

Ketua Umum Golkar menargetkan partainya mampu menang lebih dari 50 persen dalam kontestasi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Disebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?

29 hari lalu

Disebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi membantah dirinya sempat ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua Umum PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

34 hari lalu

Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024

34 hari lalu

Prabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024

Prabowo meminta maaf karena belum sempat mendatangi semua kader-kader Golkar di daerah dalam tahapan kampanye pemilu.

Baca Selengkapnya

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

41 hari lalu

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck

Baca Selengkapnya