Politikus PDIP: Jokowi Bisa 'Game Over'  

Reporter

Selasa, 27 Januari 2015 07:50 WIB

Meme respon nitizen atas pernyataan Menkopolhukam. Twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP, Effendi Simbolon, mengaku berempati dengan posisi Presiden Joko Widodo yang sedang dilanda beragam masalah pada seratus hari masa pemerintahannya. "Saya pribadi kasihan. Saya terus terang merasa miris, saya takut," ujar Effendi Simbolon dalam diskusi publik di Universitas Pramadina bertajuk “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK” di Jakarta, Senin.

Effendi menyatakan dirinya saat ini memiliki perasaan yang serupa dengan publik kebanyakan, yakni linglung untuk menarik segala akar persoalan yang telah terjadi. "Saya orangnya optimistis, tapi saat ini saya sama rasanya seperti Anda. Kita benar-benar menjadi orang linglung, dari mana menarik persoalan ini," katanya. (Baca: Nurul Arifin: Jokowi Direcoki Partai Pendukung)

Dia mengatakan Presiden Jokowi memang muncul di hadapan publik di tengah persoalan KPK-Polri. Namun kemunculan Jokowi yang hanya sebentar itu dipandang tidak jelas inti pembicaraannya. (Baca: Jokowi Bekerja Sebagai Presiden atau Pelayan Ratu?)

"Muncul Presiden di televisi dua-tiga menit, tapi tidak ngerti dia ngomong apa. Dia bilang, 'Kamu (KPK-Polri) baik-baik, ya, jangan gesekan, wis yang baik kerja'. Apa itu?" kata Effendi.

Effendi menekankan celah bagi pihak luar untuk menekan Jokowi cukup banyak. Namun dia meminta seluruh pihak bisa memberikan kesempatan bagi Jokowi untuk bekerja.

"Ini bagaikan sebuah turbulence dalam pesawat, mudah-mudahan satu bulan ke depan bisa clear weather. Tapi, akan ada turbulence kedua, yakni jika APBNP 2015 tidak bisa disahkan, pemerintahan bisa game over," katanya.

Sengkarut bermula ketika Presiden Jokowi mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal Budi telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut. Akibatnya, hubungan kedua lembaga ini memanas. Polri gantian menetapkan Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, sebagai tersangka dalam kasus dugaan saksi palsu.

ANT | DEWI

Terpopuler

Pengakuan Ratna Mutiara, Saksi Kunci Bambang KPK
Kini, Giliran Zulkarnain KPK Dilaporkan ke Polisi
Diminta Tegas Soal KPK, Jokowi Kutip Ronggowarsito
Kisah Ratna Mutiara, Dibujuk Cabut Kesaksian di MK

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

1 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

18 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya