Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengatakan partai banteng itu memang terlihat sedang menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Publik sudah paham. Ini tidak ada persoalan politik? Tentu ada. Tak perlu lagi kita sembunyikan atau berkelak," katanya dalam diskusi hasil survei Lembaga Survei Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 25 Januari 2015.
Menurut Gubernur Jawa Tengah itu, beberapa langkah yang dilakukan para kader di partai itu terlihat jelas. Seperti langkah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang membeberkan beberapa pertemuan antara pemimpin partai dan Ketua KPK Abramah Samad. Serta kader partai, Sugianto Sabran, yang melaporkan Bambang Widjojanto ke Markas Besar Polri. (Baca: Tanpa Izin Mega, Hasto Kristiyanto Serang KPK)
"Tapi, perlu diingat, tak ada yang salah dengan langkah kedua orang itu. Saya anjurkan kepada Hasto agar benar-benar memperjuangkan kasus itu ke komite etik agar tak terjadi fitnah kepada KPK," kata Ganjar. (Baca: PDIP Mega Menyeruduk, Begini Ranjau bagi Bos KPK...)
Ganjar menjelaskan hanya Presiden Joko Widodo yang bisa membereskan masalah campur tangan partai dalam kasus hukum kedua lembaga itu. "Saya tahu ini ada tekanan kepada Jokowi. Tapi bukan hanya dari atas. Dari bawah, kiri, dan kanan juga sama saja. Namun bola ini harus ditendang. Jokowi harus berani ambil sikap untuk meredam ketegangan politik," katanya.
Sebelumnya, KPK menetapkan calon tunggal Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan--diusung PDI Perjuangan dan partai koalisi lain--sebagai tersangka. Budi dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tak lama setelah itu, Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan tuduhan menyuruh orang memberikan kesaksian palsu dalam sidang hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi pada 2010.
