Joko Widodo (dua kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tiga kiri), Ketua KPK Abraham Samad (kiri), Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (dua kanan) dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo (kanan atas), berjalan menuju lokasi keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jabar, 23 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad sendirian masuk ke ruangan rapat di Istana Bogor. Di sana, sudah ada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jaksa Agung Prasetyo, Plt Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijanto.
Lantaran rapat itu membahas soal penangkapan Bambang, Samad langsung bertanya kepada Badrodin. "Mengapa tadi pagi Bapak menyampaikan kepada pihak KPK bahwa Pak BW tidak ditangkap?" kata Samad seperti ditirukan seseorang yang mengetahui rapat itu. Sebelum Badrodin buka suara, Tedjo memotong. "Mungkin belum koordinasi, itu kan biasa dan tak usah dibesar-besarkan," kata Tedjo.
Tedjo adalah orang yang paling dibicarakan di antara netizen terkait dengan penangkapan Bambang KPK dan kisruh KPK-Polri. Pernyataannya dinilai mengeruhkan suasana, bukan mendinginkan. Menteri yang berasal dari Partai NasDem itu menyesalkan adanya pergerakan massa di Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga diliput berbagai media massa nasional. Menurut Tedjo, KPK akan kuat bila justru didukung konstitusi yang berlaku. "Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu," kata Tedjo di kompleks Istana Negara, Sabtu, 24 Januari 2015.
Menurut peserta itu, rapat berjalan sangat alot. Samad berkali-kali bertanya apa sesungguhnya hasil konkret rapat ini. Jokowi juga berkali-kali menjawab, agar proses hukum jalan terus dan jangan terjadi gesekan antara polisi dan KPK. "Saya memerintahkan seperti itu," kata Jokowi. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)
