Dengan kawalan Paspampres Presiden Jokowi bersepeda dari Istana Negara menuju ke Bundaran HI, Minggu 18 Januari 2015. Jokowi tampak berolahraga saat pelaksanaan car free day, di sekitar bundaran HI. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Cyrus Network, Hasan Batupahat, mengatakan Presiden Joko Widodo hanya mempunyai jabatan, namun tidak memiliki kekuasaan. Faktanya, kekuasaan dan kewenangan ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Jokowi presiden tanpa daya," kata dia dalam diskusi "Ada Apa dengan Jokowi" di Eatology Cafe, Jakarta Pusat, Ahad, 25 Januari 2015. (Baca: 'Jokowi, Jangan Pindahkan Istana ke Rumah Mega')
Hasan mencontohkan dalam kasus pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Saat itu, belum ada surat rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional, tapi Jokowi langsung mengajukan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu ke DPR. Hasan menduga hal tersebut terjadi karena desakan Megawati. "Kalau kekuasaan sepenuhnya ada di tangan Jokowi, tidak akan seperti itu," ujar dia. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)
Senada dengan Hasan, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar memberi contoh lain, yakni saat pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman. Ia menengarai pemberhentian Sutarman akan membuka aib PDIP. (Baca: Bambang Tersangka, KPK: Kami Tak Butuh Plt, tapi...)
Dampaknya, kata Haris, kebijakan Jokowi sangat mengecewakan rakyat, baik yang memilihnya maupun yang bukan. Jokowi dianggap tidak pintar memainkan emosi publik menjadi sebuah kebijakan. Akibatnya, Jokowi kehilangan momentum dan kepercayaan rakyat. "Tugas dia seperti tukang cap, tukang stempel. Yang punya kuasa parpol pendukungnya," kata Haris. (Baca: Todung: Cicak Vs Buaya Jilid II Bisa Lebih Dahsyat)
