Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Minggu, 25 Januari 2015 20:36 WIB

Presiden Jokowi (tengah) menerima berkas dari ajudannya jelang pengumuman turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Cyrus Network Hasan Batupahat mengatakan Presiden Joko Widodo harus berani bersikap tegas dan jelas untuk menyelesaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Sebabnya, Jokowi memegang kepentingan seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilihnya maupun tidak. (Baca: Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel)

"Jokowi banyak bertindak sebagai presidennya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Partai NasDem," kata Hasan dalam diskusi 'Ada Apa dengan Jokowi' di Eatology Cafe, Jakarta Pusat, Ahad, 25 Januari 2015. "Sebenarnya dia ini Presiden Indonesia apa presidennya PDIP?" (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)

Hasan menceritakan rekam jejak Jokowi selalu membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Namun, saat menjadi Presiden, Jokowi tidak mempunyai kekuatan politik. "Yang punya kekuatan politik, ya, Mega dan Paloh. Pemerintahan akan bermasalah tanpa itu," ujarnya. (Baca: Sepeda Jokowi, 'Save KPK', dan Rakyat Tak Jelas)


Berita Menarik Lainnya
Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...
Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas
Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?


Jumat lalu, Jokowi menyatakan KPK dan Polri tidak boleh bergesekan dalam menjalankan tugas. Pernyataan itu menanggapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar, pernyataan Jokowi ini menunjukkan kualitasnya dalam menyelesaikan masalah. "Massa sudah bergerak, statementnya kok cuma itu. Dia tidak paham apa tidak berani?" kata Haris dalam acara yang sama. (Baca: 2 Sinyal Kasus Bambang KPK Direkayasa)

Lebih jauh Haris menjelaskan, saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditekan oleh para petinggi partai yang mendukungnya dan rakyat. Dampaknya, Jokowi tidak bisa membendung atau mengambil sikap tegas ihwal kasus Kepala Polri terpilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan serta upaya pelemahan KPK. (Baca: Ribut KPK, KontraS: Mega Jangan Kayak Lagu Dangdut)

DEWI SUCI RAHAYU

Topik Terhangat:
Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia

Baca Berita Terpopuler

Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain
''Ada Pembentukan Satgas-Satgas Liar di Polri''
Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi
Jokowi, Kalah Tegas dari Ketua RT dan Lupa Janji

Berita terkait

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

14 menit lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

53 menit lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

1 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

12 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

14 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

14 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya