KPK Lumpuh, Megawati Jangan Kayak Lagu Dangdut
Minggu, 25 Januari 2015 19:10 WIB
Presiden Megawati Soekarnoputri bersama ajudan Komisaris Besar Gunawan sebelum memulai rapat kabinet bidang ekuin di Jakarta, Kamis, 28 Febuari 2002. TEMPO/ Bernard Chaniago
TEMPO.CO , Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk semasa Megawati Soekarnoputri menjadi presiden pada periode 2001-2004. (Baca: 2 Sinyal Kasus Bambang KPK Direkayasa ) Sehingga, kata Haris, jangan ada upaya melemahkan komisi pembasmi para koruptor itu. "Jangan kayak lagu dangdut, 'Kau yang memulai, kau yang mengakhiri," kata Haris dalam pernyataannya di Eatology Cafe, Jakarta Pusat, 25 Januari 2015. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap karena Jokowi dan 'Jokowi, Jangan Pindahkan Istana ke Rumah Mega' ) Menarik untuk Dibaca Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi... Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap? Pernyataan Haris menanggapi komentar mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia, Tjahjo Kumolo kecewa atas opini yang menyebutkan partainya ingin melemahkan KPK. Salah satunya dengan memasang 'perangkap' utnuk seluruh pimpinan KPK. (Baca: Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi ) 'Perangkap" itu antara lain untuk Ketua KPK Abraham Samad dan tiga wakil ketua, yakni Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, Zulkarnaen. Tjahjo menegaskan hal itu tak mungkin terjadi lantaran KPK dibentuk pada zaman Mega menjabat presiden. (Baca: Penyidik Bareskrim Tersangkut Kasus Budi Gunawan? ) Haris juga mengaku geram atas pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang menyatakan pendukung KPK rakyat yang tidak jelas. Haris menantang politikus PDIP untuk menegur Tedjo. "Berani tidak?" ujarnya. (Baca: KPK vs Polri, Menteri Tedjo: Jangan Bakar Massa ) DEWI SUCI RAHAYUTopik Terhangat: Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia Baca Berita Terpopuler Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain ''Ada Pembentukan Satgas-Satgas Liar di Polri'' Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi Jokowi, Kalah Tegas dari Ketua RT dan Lupa Janji
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
3 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
1 hari lalu
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca Selengkapnya
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
1 hari lalu
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
2 hari lalu
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca Selengkapnya
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
2 hari lalu
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
2 hari lalu
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
2 hari lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
3 hari lalu
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca Selengkapnya
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
3 hari lalu
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca Selengkapnya
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
3 hari lalu
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
49 menit lalu
50 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
2 jam lalu
2 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
14 jam lalu