Presiden Joko Widodo (dua kiri depan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tiga kanan depan), Ketua KPK Abraham Samad (kiri depan), Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan), Jaksa Agung H.M. Prasetyo (dua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tiga kiri belakang), Mensesneg Pratikno (tiga kanan belakang), Seskab Andi Widjajanto (kiri belakang) dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan (dua kiri belakang) beri keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jabar, 23 Januari 2014. Jokowi meminta Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Siang tadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya, Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri.
Sedangkan sehari sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri. Terhadap penangkapan petinggi KPK secara berturut-turut, pihak Istana hanya menyampaikan agar para semua pihak mengikuti aturan main.
"Presiden Jokowi memerintahkan Kepolisian agar proses hukumnya berjalan sesuai aturan hukum yang ada, kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kompleks Istana, Sabtu 24 Januari 2015. "Tidak boleh ada manuver."(Baca: (Baca: Jokowi Dikritik, Tedjo: Pertanyaan Menyudutkan)
Jokowi, kata Andi, akan menyiapkan langkah yang menjamin KPK tetap dapat bisa menjalankan fungsinya.
Lantaran status tersangka itu, Bambang berencana mengundurkan diri dari jabatannya di KPK. Bambang bakal menyerahkan surat pengunduran kepada pimpinan KPK.
Andi mengatakan bahwa ada opsi dari Istana untuk mengangkat pelaksana tugas pimpinan KPK. "Tapi masih akan disiapkan langkah lain juga," kata Andi. (Baca: Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain )
Andi tidak menjawab gamblang saat ditanya kemungkinan pimpinan KPK menolak surat pengunduran diri Bambang. "Pertanyaan hipotesis sebaiknya dijawab sesudah terjadi. Agak susah menjawabnya."
Tadi, kuasa hukum dan kuasa saham dari PT Desy Timber, Mukhlis Ramlan, melaporkan Pandu ke Bareskrim Polri, "Kami melaporkan perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal oleh Adnan Pandu Praja grup," ujar Mukhlis. (Baca: Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi )
Mukhlis menuding Pandu merampok saham milik PT Desy Timber ketika masih menjadi kuasa hukum perusahaan kayu itu pada 2006.
Menurut Mukhlis, Pandu memanfaatkan kisruh di antara internal keluarga pemilik saham mayoritas PT Desy Timber. Sehingga, Pandu berhasil menguasai 85 persen saham di perusahaan itu.
