Serangan Hasto ke Abraham Samad Lemah

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Jumat, 23 Januari 2015 10:16 WIB

Ketua KPK Abraham Samad memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan tersangka kepada Komjen Pol Budi Gunawan, di gedung KPK, Jakarta, 13 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai tudingan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada Abraham Samad tak memiliki bukti yang cukup kuat.

Oce melihat pernyataan Hasto berdasar dendam atas penetapan status tersangka calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Ada logika yang lompat atau jumping conclusion, dan basis cerita atau kronologinya terlalu polos. Apa benar Samad bertemu untuk lobi jadi cawapres?" kata Oce saat dihubungi Tempo, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Beginilah Cara Mereka Mengeroyok KPK)

Menurut dia, banyak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kerap bertemu dengan elite partai. Misalnya, saat memberikan ceramah atau seminar. Selain itu, Oce menilai Abraham Samad pasti tak akan mudah mengaku telah menyadap orang-orang yang menggagalkan pencalonan dirinya menjadi calon wakil presiden. "Samad tak akan selugu itu. Seolah-olah alurnya sangat sistematis," kata Oce. (Baca: KPK Diserang, Abdullah Hehamahua: Jangan Khawatir)

Sebelumnya, sebuah tulisan Sawito Kartowibiwo berjudul "Rumah Kaca" menyebutkan bahwa Samad dendam kepada PDI Perjuangan karena gagal menjadi calon pendamping Joko Widodo. "Saya sudah tahu karena sudah menyuruh orang-orang saya untuk memasang alat sadap, sehingga saya tahu siapa yang jadi penyebab kegagalan saya. Saya janji akan menghabisi orang itu," kata Samad kepada petinggi PDI Perjuangan, seperti ditulis Sawito. (Baca: Hasto Menyerang, Samad Bisa Gugat Balik)

Hasto membenarkan pernyataan tersebut. Ia juga membeberkan sejumlah pertemuan Abraham Samad dan pengawalnya dengan petinggi PDI Perjuangan. "Itu atas inisiatif tim sukses Abraham Samad yang berinisial D," kata Hasto. (Baca: PDIP Mega Menyeruduk, Begini Ranjau bagi Bos KPK)

Oce mengatakan Abraham Samad dan KPK tak perlu khawatir atas tudingan tersebut. Pasalnya, Hasto belum menyetorkan bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya. "Kecuali kalau Hasto bisa menunjukkan bukti foto, rekaman percakapan, atau saksi. Itu baru menarik. Kalau sekarang terlalu jauh sangkaan Abraham Samad melanggar kode etik pimpinan KPK," katanya. (Baca: Tuduhan terhadap Abraham, Pimpinan KPK Gelar Rapat)

Oce melihat Hasto asal lempar dendam PDI Perjuangan karena penetapan tersangka Budi Gunawan. "Tak bisa serta-merta konklusinya bahwa Samad dendam ke PDIP lalu usut BG (Budi Gunawan). Justru motivasi dendam itu dari Hasto. Masalah lain, dituntut lain," ujarnya. (Baca: Samad Vs PDIP, KPK: Jangan Sudutkan Orang)

PUTRI ADITYOWATI

Topik terhangat:
Budi Gunawan | Eksekusi Mati | Harga BBM Turun | AirAsia | Dana Siluman Ahok

Berita terpopuler lainnya:
WhatsApp di Komputer, Begini Cara Install-nya
Mulai Pekan Depan, Polwan Boleh Berjilbab
Wakil Ketua KPK, Bambang W Ditangkap Polisi

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

9 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

18 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

20 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

23 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya