Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi melakukan jumpa pers tentang penetapan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji, di kantornya, Jakarta, Kamis (22/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi meminta jangan ada upaya mendiskreditkan orang, termasuk Ketua KPK Abraham Samad, terkait dengan pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto.
"Siapa pun boleh melakukan apa pun, asal jangan sampai dalam rangka mendiskreditkan orang," kata Johan di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2015. "Kalau (yang) disampaikan ternyata benar, tentu, kami harus melihat sejauh mana dokumen soal rekam jejak itu, apalagi ini adalah lembaga KPK. Meskipun yang terlibat Ketua KPK, tentu KPK juga terlibat di sana," ujarnya. (Baca: PDIP Beberkan Abraham Pernah Lobi Jadi Cawapres.)
Dalam jumpa pers, Hasto menyatakan Abraham telah melakukan banyak pertemuan dengan para petinggi PDI Perjuangan dan Partai NasDem. Pertemuan itu berkaitan dengan proses penjaringan calon wakil presiden untuk dipasangkan dengan Joko Widodo pada Pemilu 2014.
Hasto menuturkan keikutsertaan Abraham dalam pertemuan dengan petinggi PDIP dan NasDem adalah karena inisiatif stafnya. "Kami harapkan untuk berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses pencalonan beliau sebagai wakil presiden," katanya.
Menurut Hasto, pertemuan itu benar, dan hal tersebut atas inisiatif anggota tim sukses Abraham Samad yang berinisial D. Hasto merekomendasikan pembentukan Komite Etik KPK dalam menanggapi hal ini. "Merekomendasikan kepada KPK untuk membentuk Komite Etik," ujarnya. (Baca: KPK Jawab Serangan Istana dan Senayan.)
Hasto mengaku dirinya dan sejumlah menteri adalah saksi pertemuan-pertemuan tersebut. "Saya pribadi, Hasto Kristiyanto, Bapak Hendropriyono, dan beberapa saksi yang kami miliki, yang di antaranya saat ini menduduki posisi sebagai menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, siap memberikan keterangan sebagai saksi," tutur Hasto.
