TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana akan mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Gugatan dilakukan bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra, dan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar. Berkas gugatan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Budi Gunawan Buat Sejarah jika Gugat KPK ke PTUN)

Denny menjelaskan, yang menjadi pokok gugatan adalah Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam pasal itu disebutkan ‘Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat’.

Menurut Denny, pasal tersebut membuat presiden tidak independen dan kehilangan hak prerogatifnya. "Kami menginginkan frasa dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dihapus," kata Denny saat dihubungi Tempo, Kamis, 22 Januari 2015. (Baca: Pengacara Budi Gunawan: Orang KPK Bukan Malaikat)

Denny juga mengatakan, hak prerogatif presiden juga tidak ada manfaatnya dalam urusan pengangkatan Panglina TNI, Duta Besar, karena ada undang-undang yang membatasinya. Demikian pula Undang-Undang tentang Kementerian Negara, membatasi hak prerogatif presiden dalam memilih pembantunya yang akan duduk di kabinet. (Baca: Budi Gunawan Vs KPK, Jokowi Diminta Turun Tangan)

Kalau dibiarkan, kata Denny, maka Presiden Republik Indonesia tidak lagi memilik hak prerogatif, yang seharusnya dimiliki oleh kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial "Ini kesalahan sistem yang mendasar," ujarnya. Denny mengaku menempuh jalur MK karena tak ingin konflik antara Komisi Pemberatasan Korupsi dengan kepolisian terus berkembang.

Belakangan ini kedua lembaga penegak hukum itu berseteru gara-gara KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Keputusan KPK itu dikeluarkan beberapa hari setelah Presiden Jokowi menetapkan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu sebagai calon tunggal Kapolri. Bahkan sehari sebelum Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Perseteruan semakin keras karena Mabes Polri mendukung langkah hukum yang dilakukan Budi Gunawan, seperti memperkarakan KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mempraperadilankan pimpunan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melaporkan pimpinan KPK kepada Bareskrim Mabe Polri dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik Budi Gunawan, hingga melaporkannya kepada Kejaksaan Agung.

Masalah hukum itu menjadi semakin panas karena ditarik ke ranah politik. Sejumlah anggota DPR mempersoalkan pengangkatan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana tugas Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. DPR merasa dilangkahi karena tidak diajak berbicara. Bahkan DPR mengancam akan menggunakan hal interpelasi jika Jokowi tidak segera melantik Budi Gunawan, karena Rapat Paripurna DPR sudah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri, sesuai surat Jokowi. (Baca juga: Serang KPK, Budi Gunawan Menyoal Jumlah Pimpinan)

MUHAMAD RIZKI

Topik terhangat:
Budi Gunawan | Eksekusi Mati | Harga BBM Turun | AirAsia

Berita terpopuler lainnya:
Langgar Tenggat Waktu, Jokowi Ancam Copot Menteri
Membandingkan Bob Sadino dengan Mario Teguh
Menteri Susi Adukan Jonan ke DPR